Kena Marah-Dicecar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat soal KRIS, Wamenkes Bilang Gini

Jakarta –

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesejaganan yang menjadi aturan Mutakhir perbaikan kelas 1, 2, dan 3 masih Disorot banyak Memiliki celah atau kekurangan yang secepatnya harus dievaluasi. Diketahui, penerapan KRIS Sebagai peserta BPJS Kesejaganan paling lambat diterapkan 30 Juni 2025.

Sejumlah anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat meminta penundaan penerapan KRIS Di beragam alasan, termasuk kesiapan Fasilitas Medis hingga potensi risiko penghambatan pelayanan Ke RS Di adanya pengurangan tempat tidur.

Menjawab itu, Wakil Pembantu Presiden Tim Menteri Kesejaganan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono optimistis banyak RS yang sudah siap menerapkan KRIS BPJS Kesejaganan. Dirinya menilai KRIS ini justru Akansegera membuat pendapatan RS Menimbulkan Kekhawatiran Sebab adanya efisiensi tempat tidur Ke satu ruang rawat.

“Justru kajian KRIS ini membuat pendapatan Fasilitas Medis naik Pak. Sebab efisiensi bisa terjadi Di empat tempat tidur Ke satu ruang rawat. Lalu rasio Di perawat dan pasien menjadi lebih optimal. Itu yang dibutuhkan banyak SDM Sebagai melakukan Perawatan Medis Ke Fasilitas Medis,” ujar Dante Di Diskusi kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI, Kamis (6/6/2024).

Pada ini, Dante mengatakan sudah ada setidaknya 2.316 Fasilitas Medis yang sudah memenuhi kriteria Sebagai menerapkan KRIS. Jumlah tersebut setara Di 79,05 persen Di total 3.057 Fasilitas Medis Ke Indonesia yang Akansegera memberlakukan KRIS Sebagai Perawatan Medis pasien.

“Di survei update yang kami lakukan Sebagai implementasi KRIS, per 20 Mei 2024 ternyata yang sudah memenuhi 12 kriteria KRIS itu sebanyak 79,05 persen,” ujar Dante.

Akan Tetapi, Kemenkes masih Akansegera terus melakukan evaluasi Yang Terkait Di Aturan KRIS tersebut. Dante menegaskan masukan-masukan Di anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Komisi IX sangat membantu Kemenkes Sebagai terus menyempurnakan Aturan tersebut Sebelumnya Digunakan Ke Komunitas.

“Secara Keseluruhan kami melihat masukan-masukan yang ada itu bersumber Di tiga hal yang hal yang harus dievaluasi Dari kami semua. Pertama adalah ekuitas, kedua adalah Standar, ketiga adalah Ketahanan. Ini hal penting yang harus kita evaluasi bersama Sebagai menerapkan Inisiatif KRIS,” kata Dante.

Salah satu yang disorot Yang Terkait Di keluhan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI adalah pernyataan Irma Suryani Chaniago Di Fraksi Nasdem, ia meminta Wamenkes Dante Sebagai lebih dulu Menilai Aturan KRIS. Irma mengatakan jika pemerintah harus mendengarkan rakyat dan tidak bisa berperan sebagai diktator Sebagai ‘memaksa’ Aturan ini berjalan selambatnya 30 Juni 2025.

“Komunitas bisa terima nggak? Bisa nggak ini dilaksanakan? Kan yang bayar itu Komunitas, yang harusnya Merasakan layanan Kesejaganan Di pemerintah itu Komunitas. Tanya dong masyarakatnya, bisa nggak?,” ujar Irma.

“Jangan bilang harusnya, kok Karena Itu diktator. Pemerintah nggak boleh Karena Itu diktator, nggak boleh Pak. Mesti ditanyakan dulu kepada Komunitas,” sambungnya.

Irma menambahkan, perlu adanya evaluasi soal konstitusi tersebut. Pasalnya, jika tidak benar-benar disesuaikan Di keinginan dan kebutuhan Komunitas, Irma menyebut Akansegera timbul kegaduhan.

“Saya cuma minta, pikirkan baik-baik, lakukan evaluasi dulu benerin dulu yang kami minta, yang kita omongin hari ini itu dibenerin dulu maksud saya. Lalu Mutakhir laksanakan, Karena Itu jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan gaduh Pak, percaya Pak,” tutupnya.