Pernyataan Jokowi Soal HGB Laut Dinilai Memperkeruh Situasi dan Tanpa Introspeksi Diri

JAKARTA – Pernyataan Ri Di-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) laut hanya memperkeruh situasi yang sudah memanas. Jokowi terkesan menyalahkan bawahan dan sistem pelayanan satu pintu tanpa introspeksi diri sendiri.

“Sebagai mantan Ri tentunya Jokowi sangat memahami proses pemberian sertifikat laut. Beliau semestinya melakukan cross check yang mendalam Sebelumnya Menerbitkan pernyataan. Sebagai Alternatif, yang terjadi seakan upaya cuci tangan yang justru mencoreng kredibilitasnya,” ujar Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari, Sabtu (25/1/2025).

Sebagai mantan Ri diharapkan Jokowi menjadi tokoh bangsa yang Mendorong rekonsiliasi dan tidak ikut-ikutan Menyediakan komentar yang justru memperburuk keadaan.

Justru, sikap Jokowi yang menyebutkan nama provinsi yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur justru memperlihatkan ketidakpahaman Pada transisi kepemimpinan.

“Jokowi harusnya paham Pada sudah bukan lagi Ke posisi penguasa penting Untuk menghargai otonomi Daerah dan tidak mencampuri urusan yang tidak lagi menjadi kewenangannya,” kata Noor.

Dia juga mengkritik Keputusan reklamasi Ke Semarang, Jawa Ditengah, yang mengorbankan ribuan hektare sawah produktif yang terjadi Ke masa pemerintahan Jokowi.

“Reklamasi itu menjadi salah satu warisan buruk yang harus dipertanggung jawabkan. Menyalahkan bawahannya tanpa mengakui dampak Keputusan yang beliau buat adalah suatu bentuk kelalaian Pada tanggung jawab kepemimpinan,” tegasnya.

Menurut dia, kekacauan yang terjadi Pada ini tidak lepas Di warisan Keputusan Jokowi Pada menjabat. “Apa yang diutarakan Jokowi bak peribahasa lama menepuk air Ke dulang, terpercik muka sendiri sepertinya beliau kebanyakan main air kolam,” ucapnya.

Sudah saatnya pemerintah Pada ini Ke bawah kepemimpinan Ri Prabowo Subianto menegakkan hukum tanpa pandang bulu.