Soal Kerja Sama Politik Gemuk Pemerintahan Prabowo, AHY Singgung Jumlah Kementerian

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyinggung soal tambahan nomenklatur kementerian Hingga Tim Pejabat Tingginegara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Itu Sebab partai Kerja Sama Politik dipandang terlalu gemuk.

Prabowo-Gibran memang diusung Kerja Sama Politik Indonesia Maju (KIM) yang berisi Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, hingga beberapa partai nonparlemen, Hingga antaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Gelora.

Menurutnya, jumlah nomenklatur kementerian Hingga pemerintahan Mutakhir menjadi keputusan Prabowo-Gibran. Akan Tetapi, AHY tak memungkiri kemungkinan ada penambahan pos Hingga Tim Pejabat Tingginegara, bila hal ini mendukung visi-misi Ri dan Wakil Ri terpilih.

“Setelahnya Itu kalau jumlah (kementerian), yang jelas Untuk saya, sesuai Bersama ada dibuat Bersama sang Ri,” ujar Agus Pada ditemui wartawan, Selasa (11/6/2024).

Selain ada prioritas Di kementerian yang menaungi sektor-sektor strategis, AHY menyebut menambah kementerian atau justru menggabungkan (merger) dua atau lebih pos bisa dilakukan, sejauh Aksi Massa itu bisa mencapai visi besar Ri.

“Dan tentu ada sektor-sektor prioritas strategis. Nah kalau memang jawaban yang paling baik adalah Bersama menambah pos Kementerian misalnya,” paparnya.

“Atau ada secara spesifik dilakukan sebuah merger atau penguatan atau apapun bentuknya, yang jelas kalau itu Untuk mendukung pencapaian visi besar, menjalankan misi Ri terpilih kita, ya harus kita dukung,” beber dia.

Demokrat sendiri siap Menyediakan masukan-masukan Yang Berhubungan Bersama Bersama Langkah dan Aturan-Aturan strategis yang harus jalankan Pada lima tahun Hingga Di.

Sebab itu, AHY yang juga menjabat Pejabat Tingginegara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini Menyediakan kewenangan dan ruang kepada Prabowo Untuk bisa menentukan semuanya.

“Karena Itu saya sekali lagi, kami bersikap sekaligus posisi kami adalah Menyediakan kewenangan dan ruang yang luas kepada Ri terpilih, Untuk bisa menentukan itu semuanya. Beliau Memiliki hak prerogatif Di saatnya dan tentunya kami sangat senang jika bisa setiap Pada diajak berdialog dan Membahas,” tutupnya.

(maf)