Permohonan Partai Perindo Dikabulkan, MK Perintahkan Lembaga Negara Gelar PSU Ke Dapil Samosir

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Bersama Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Di dalilnya Perindo mengungkapkan banyak surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS.

Atas keputusan tersebut, MK meminta Lembaga Negara Bagi melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Ke TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

“Mengabulkan Permohonan Pemohon Bagi sebagian, Mengungkapkan hasil perolehan suara Kandidat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Area Kabupaten Samosir Area Pemilihan Samosir 1 harus dilakukan pemungutan suara ulang,” kata Ketua MK Suhartoyo Ke ruang sidang, Gedung MK, Jumat (7/6/2024).

Mahkamah memberi waktu kepada Lembaga Negara paling lama 30 hari Bagi melakukan PSU Sebelum putusan dibacakan Ke TPS yang dimaksud.Di permohonannya, Perindo mengklaim ada 160 surat suara yang tidak ditandangani Bersama Ketua KPPS Ke TPS. Lembaga Negara pun mengesahkan surat suara tersebut, Agar Perindo merasa dirugikan Lantaran ada selisih suara.

“Berdasarkan Syarat tersebut menurut Mahkamah telah jelas bahwa sesungguhnya surat suara yang dipermasalahkan Di permohonan Pemohon, terbukti merupakan surat suara yang tidak sesuai Bersama norma yang mengatur perihal keabsahan surat suara dimaksud,” kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, Pada membacakan pertimbangan hukum.

Mahkamah menilai,surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS itu seharusnya dinyatakan surat suara tidak sah.

“Dalil permohonan pemohon berkaitan Bersama tidak sahnya surat suara yang tidak ditandatangani Bersama ketua KPPS Ke TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah beralasan menurut hukum,” pungkasnya.