IKN Dibayangi Topik Pungli dan Prostitusi

Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dibayang-bayangi Topik pungutan liar (pungli) Di wisatawan dan juga praktik prostitusi online.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan kunjungan Kelompok Ke kawasan IKN, khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis.

Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya praktik pungutan liar (pungli) Di wisatawan dan pengunjung yang ingin melihat langsung pembangunan ibu kota Mutakhir tersebut.

Warga disilakan datang Ke IKN setiap hari, termasuk Ke akhir pekan Sebagai menikmati ruang publik Ke kawasan IKN seperti Plaza Seremoni, Istana Garuda, Kantor Kementerian Koordinator, hingga Taman Kusuma Bangsa.

“OIKN tidak pernah mensyaratkan pembayaran Di bentuk apapun Bagi Kelompok yang ingin Berkunjung Ke kawasan IKN,” tegas Staf Khusus Kepala Otorita IKN sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, dikutip Di keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

Troy hanya mengimbau pengunjung Sebagai mematuhi arahan Di petugas Keselamatan Ke lapangan. Di Kegiatan besar berlangsung, kendaraan pribadi juga diperbolehkan parkir Ke Disekitar KIPP Didalam tetap mengikuti rambu dan arah petugas.

Di Itu, Troy juga meminta seluruh pengunjung menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan IKN, termasuk tidak merokok Ke area umum, membuang sampah Ke tempatnya, serta menjaga fasilitas umum dan tanaman.

Ia menegaskan praktik pungli Di bentuk apapun, baik pungutan Sebagai masuk kawasan hingga parkir tidak resmi, adalah tindakan ilegal.

“Tidak ada pungutan apapun Bagi Kelompok yang ingin berkunjung Ke KIPP Ke IKN. Laporkan kepada kami jika Merasakan pungutan pembohong Ke lapangan!” tegas dia.

IKN Juga Dibayangi Prostitusi Online

Selain pungli, kawasan IKN juga dibayangi masalah prostitusi online. Menko Pemberdayaan Kelompok (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Justru terkejut ketika mendengar ada laporan tentang banyaknya pekerja seks komersial (PSK) Ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Cak Imin mengaku Akansegera mengecek informasi tersebut. “Waduh, masa iya (banyak PSK)?” kata Cak Imin Ke kompleks Legislatif, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Cak Imin mengatakan maraknya PSK Ke IKN merupakan hal yang gawat. Ketum PKB itu menegaskan Akansegera mengecek langsung Ke lokasi.

“Waduh, gawat, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek,” ujarnya.

Sebelumnya Itu diberitakan, pihak Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara sudah Meninjau adanya praktik prostitusi online atau daring Ke Disekitar Daerah IKN. Satpol PP Merasakan laporan soal adanya prostitusi online ini Di Kelompok.

“Ada laporan praktik prostitusi Ke Disekitar Daerah IKN disampaikan Kelompok dan pemerintah desa setempat,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali, dilansir Di Ditengah, Minggu (25/5).

Pihaknya Setelahnya Itu menindaklanjuti laporan Kelompok dan pemerintah desa Ke Kecamatan Sepaku, Daerah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk Daerah IKN. Satpol PP setempat terus melakukan pengawasan dan penertiban Ke Disekitar kawasan IKN.

“Kami sudah lakukan pantauan Sebelum tiga bulan lalu Yang Berhubungan Didalam laporan adanya praktik prostitusi Ke Disekitar Daerah IKN,” jelasnya.

——–

Artikel selengkapnya bisa dibaca Ke sini dan Ke sini.

(wsw/wsw)