Hakim Agung Sebut Pengajuan PK Ke Perkara Hukum Hukum Vina Cirebon Konstitusional: Terpenting Ada Novum

JAKARTA – Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Ibrahim Merespons Wacana peninjauan kembali (PK) yang bakal diajukan lima terpidana seumur hidup Perkara Hukum Hukum Merenggut Nyawa Vina dan Eky Ke Cirebon Ke 2016 silam. Ibrahim menyebut bahwa pengajuan PK itu merupakan hak konsitusional.

“Secara prosedur hukum Ke dunia Lembaga Proses Hukum, putusan yang sudah inkracht itu upaya hukumnya Peninjauan Kembali,” kata Ibrahim Pada ditemui usai Berpartisipasi Di Seminar Ke Universitas Bhayangkara Bekasi, Kamis (13/6/2024).

Kendati demikian, Ibrahim menjelaskan, syarat mengajukan novum sangatlah terbatas. Didalam sebabnya, upaya hukum peninjauan kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa.

“Syaratnya (novum) sangat-sangat limitatif, harus ada misalnya kekhilafan nyata dan yang terpenting ada novum (bukti Mutakhir),” sambungnya.

Berkaitan Didalam novum, Ibrahim menjelaskan alat bukti haruslah bukti yang Sebelumnya sudah ada tapi tidak bisa ditampilkan Di proses persidangan.

“Apabila dia (novum) ditemukan misalnya sesudah Perkara Hukum diputus, dia tidak memenuhi syarat sebagai novum dan Lantaran itu tidak bisa (diterima pengajuan PK),” katanya.

Ibrahim juga menyebut novum lebih menitikberatkan Ke alat bukti surat bukanlah semata-mata keterangan Didalam saksi. Sebab, menurutnya, keterangan saksi harus selalu dikaitkan Didalam bukti yang lain.

“Tidak bisa (kesaksian saksi) berdiri sendiri, apalagi jika hanya satu saksi. Ada prinsip unus testis nullus testi, jika hanya satu saksi, bukan saksi,” tegasnya.

Sebelumnya permohonan PK dikabulkan, hakim bakal melakukan pengecekan Pada syarat formil Didalam novum itu. Menurutnya, apabila syarat formil sebuah novum tidak terpenuhi, maka hakim tidak Berencana Merencanakan peninjauan kembali.

“Jika syarat formil itu tidak terpenuhi, maka hakim tidak Berencana Merencanakan. Nanti hakim yang menilai apakah memenuhi syarat formil atau tidak novum itu,” katanya.