BKSAP Dorong Task Force Di Forum AIPA Dibentuk Sebagai Resolusi Kedamaian Myanmar

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Dewan (BKSAP) Lembaga Legis Latif Putu Supadma Rudana Merangsang satuan tugas atau task force Di Forum Organisasiregional Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dibentuk Sebagai resolusi Kedamaian Myanmar. Legislator asal Bali ini Hadir Di Forum AIPA Caucus Di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.

Putu mengungkapkan, ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya resolusi tentang Myanmar. “AIPA Caucus Menyoroti berbagai hal, Di mana tahun lalu berbagai resolusi telah diadopted sewaktu Di Jakarta, politik, ekonomi, sosial Kekayaan Budaya Dunia, tentang perempuan dan pemuda, youth juga dibahas berbagai implementasi dan laporan masing-masing Bangsa sudah disampaikan Di sesi pertama AIPA Caucus,” ujar Putu Lewat keterangannya, Rabu (12/6/2024).

Dia membeberkan hanya sembilan Bangsa yang hadir Di forum tersebut Didalam 10 Bangsa. Putu menuturkan, Myanmar yang tidak hadir Sebab masih alami proses Di demokrasinya bahwa Junta Militer Lagi berkuasa Di Bangsa tersebut.

“Di pemaparan Sekretaris AIPA, bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan memang cukup aktif. Sebelum tahun lalu, sebenarnya sangat aktif sewaktu Indonesia menjadi chair atau Ketua AIPA. Tahun ini kegiatan tersebut berjalan tapi tidak sebanyak tahun lalu,” imbuhnya.

Didalam laporan itu disampaikan, sambung Putu, bahwa berbagai resolusi telah Diterapkan Di berbagai Bangsa dan Indonesia salah satu Bangsa yang telah melakukan implementasi Didalam resolusi itu Di 85 persen. “Artinya, kita termasuk sudah yang cukup baik Sebagai implementasikan resolusi yang diadopt AIPA,” ujarnya.

Akan Tetapi, Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) Sebagai Pembangunan Sustainability ini mengungkapkan masih ada beberapa Topik lain yang belum terimplementasikan, secara khusus AIPA telah Mengeluarkan satu resolusi berhubungan Myanmar. Putu menuturkan, Pada ini Myanmar Di Forum Organisasiregional dan AIPA tidak dihadirkan, secara khusus masih tidak diundang.

“Mereka anggota tetap bayar iuran tapi tidak dihadirkan Di berbagai kegiatan AIPA sampai bisa implementasikan resolusi AIPA, yaitu mengimplementasikan 5 Nilai konsensus tersebut. Ada sebuah resolusi AIPA yang sudah adopt Di pertemuan Sebelumnya Itu, berhubungan political matters yaitu tentang resolution on parliamentary cooperation in contributing to long lasting peace in Myanmar,” kata Putu.

Maka itu, Putu sebagai Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa sangat penting anggota AIPA memperhatikan Sebagai bisa turut membantu proses demokratisasi kembali Di Myanmar. Tentu, kata dia, anggota AIPA harus memastikan juga agar Myanmar melaksanakan 5 Nilai konsensus yang telah disepakati, dan Memutuskan peran Sebagai membantu first track Politik Luar Negeri pemerintah.

“AIPA harus bergerak lebih konkret dan kita usulkan ada task force. Usulan itu bisa Di bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus Sebagai mendampingi, Justru hadir dan membantu mediasi Junta Militer Didalam pihak secara khusus CRPH atau Dewan, yang sudah dipilih rakyat dulu yang resmi yang sekarang Di pengasingan,” katanya.