SYL Minta Jokowi Karena Itu Saksi Meringankan Di Tindak Kejahatan Kejahatan Keuangan Kementan, Istana: Tak Relevan

JAKARTA – Staf Khusus (Stafsus) Kepala Negara Bidang Hukum Dini Purwono merespons permintaan mantan Pejabat Tingginegara Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ( SYL) agar Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) Sebagai menjadi saksi yang meringankan atau a de charge Di sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi Di Kementerian Pertanian (Kementan). Dini menilai permintaan SYL itu tidak relevan.

“Menurut kami permintaan tersebut tidak relevan,” kata Dini, Sabtu (8/6/2024).

Dini mengatakan dugaan Kejahatan Keuangan yang menyeret SYL merupakan kepentingan pribadi bukan urusan pembantu Kepala Negara. Dini juga menjelaskan hubungan Kepala Negara Didalam Pejabat Tingginegara sebatas hubungan kerja Di rangka menjalankan pemerintahan.

“Proses persidangan SYL adalah Yang Berhubungan Didalam dugaan tindakan yang dilakukan Di kapasitas pribadi dan bukan Di rangka menjalankan tupoksinya sebagai pembantu Kepala Negara. Hubungan Kepala Negara Didalam para pembantunya adalah sebatas hubungan kerja Di rangka menjalankan pemerintahan. Kepala Negara tidak Di kapasitas Sebagai Menyediakan tanggapan atau komentar apapun Yang Berhubungan Didalam tindakan pribadi para pembantunya,” tambahnya.

Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyurati Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) Sebagai menjadi saksi yang meringankan atau a de charge Di sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi Di Kementan.

Selain Jokowi, pihak SYL juga menyurati Wakil Kepala Negara Wapres KH Ma’ruf Amin hingga Jusuf Kalla (JK) Sebagai menjadi saksi a de charge.

“Secara resmi kami juga sudah bersurat Ke Bapak Kepala Negara Setelahnya Itu Ke Bapak Wapres, Menko Perekonomian (Airlangga Hartato), dan juga Pak JK yang kami pikir mereka kan kenal Ke Pak SYL, apalagi Pak SYL kan pembantu Didalam Di Kepala Negara,” kata pengacara SYL, Djamaluddin Kode Di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 7 Juni 2024.