Siapa Vendor Bermasalah Mark Up Proyek Rp1 T Kendaraan Bermotor Roda Dua Listrik BGN?

Jakarta, CNN Indonesia —

Kejaksaan Agung (Kejagung) Ke Rabu (3/6) Mengungkapkan Dadan Hindayana diduga melakukan Kejahatan Keuangan Di menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu kasusnya adalah soal pengadaan sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik diduga Lewat vendor tidak memenuhi syarat dan terindikasi penggelembungan dana (mark up).

Kejagung Mengungkapkan Dadan serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, yang ketiganya sudah ditetapkan Dugaan Pelaku, melakukan intervensi Ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supaya Untuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan Produk dan jasa Ke BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil Ke lapangan.

Ke pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik, BGN melakukan pembelian sebanyak 21.801 unit menggunakan Dana Rp1 triliun Ke 2025. Dana itu, Berdasarkan data Sistem Informasi Wacana Umum Pengadaan (SiRUP) Inaproc Sebagai pembelian 24.400 unit Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Uang pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik tersebut sudah dibayarkan Di PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) yang dinilai Kejagung tak memenuhi syarat sebagai vendor Lantaran tidak Memiliki dealer atau bengkel aktif.

“Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik sebanyak 21.801 unit Didalam nilai total pengadaan sebesar Rp 1.035.515.297.908,02 dan telah dibayarkan Di PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor Lantaran tidak Memiliki dealer atau bengkel aktif dan terdapat mark up,” kata Direktur Penyidikan Ke Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.

Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik Didalam nilai fantastis ini pernah menyeruak dan disorot publik Ke Mei. Dadan Di itu mengatakan harga pasaran per unit Rp52 juta sedangkan dibeli Rp42 juta.

Pejabat Tingginegara Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Ke Mei juga mengatakan kecolongan Dana Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik BGN tersebut. Dia bilang sudah pernah menolak pengajuan Dana Ke 2025 tetapi ternyata kebobolan melibatkan sistem Alat lunak Ditjen Dana Kementerian Keuangan.

(fea)

Add

as a preferred
source on Google