Awas Ruang Fiskal Lebihterus Terhimpit

JAKARTA – Berbagai tantangan mendasar Untuk penyusunan dan implementasi Dana Pendapatan dan Belanja Negeri ( APBN ) 2026 menjadi sorotan. Untuk forum diskusi bersama Fraksi Partai NasDem Lembaga Legis Latif RI yang digelar Kamis (2/10), Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Usaha Universitas Indonesia atau ILUNI FEB UI mendesak pemerintah dan Lembaga Legis Latif Sebagai mengembalikan APBN Ke peran utamanya sebagai instrumen Kesejajaran sosial.

Kepala Public Policy Unit ILUNI FEB UI, Rizki Nauli Siregar mengingatkan, bahwa APBN merupakan amanah sakral Didalam Kelompok kepada pemerintah dan Lembaga Legis Latif, yang mana harus digunakan secara tepat dan juga adil.

Baca Juga: Purbaya Blak-blakan Harga Sebenarnya Didalam BBM, LPG 3 Kg, Solar, hingga Pupuk

“Kelompok memberi pemerintah dan Lembaga Legis Latif amanah yang sakral Sebagai dapat menyusun Dana yang berasal Didalam uang rakyat Sebagai dapat digunakan sebagai instrumen alokasi secara adil, instrumen distribusi yang memberdayakan terutama yang lemah, dan instrumen stabilisasi Berjuang Didalam guncangan Untuk dan luar negeri,” tegas Rizki.

Ia juga menyoroti kecenderungan peralihan Langkah prioritas Didalam Lokasi Hingga pusat. Alih-alih menciptakan nilai tambah, pola ini lebih mencerminkan pergeseran ruang fiskal yang justru Memangkas peran Lokasi.

“Hingga Di, penting memastikan agar desain Aturan pusat bukan mengkooptasi daya saing lokal, melainkan memperluas kapasitas dan ruang gerak Lokasi Untuk Merangsang pembangunan yang berkeadilan,” tambahnya.