Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berharap Keputusan Tapera Disosialisasikan secara Masif

JAKARTA – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Hamka B Kady berharap pemerintah menyosialisasikan secara masif Yang Berhubungan Di Keputusan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Sebab, kata dia, Keputusan Yang Berhubungan Di Tapera ini belum tersosialisasi Di baik Hingga Komunitas.

“Keputusan Yang Berhubungan Di Tapera belum tersosialisasi Di baik Hingga Komunitas, Supaya Komunitas belum terinformasi Di baik mengenai tujuan dan sasaran Tapera,” kata Hamka, Jumat (31/5/2024).

Tapera dibentuk Sebelum 2016 Lewat Aturantertulis Nomor 4. Empat tahun Setelahnya Itu terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera. Sebelumnya, hanya PNS yang diwajibkan menjadi peserta Langkah ini, tetapi kali ini pekerja swasta dan mandiri ikut dilibatkan.

Lewat PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera, pemerintah menetapkan iuran sebesar 3% yang dibayarkan secara gotong royong yakni 2,5% Dari pekerja dan 0,5% Dari pemberi kerja.

Hamka berpendapat, besaran angka 3% tidak ada perbedaan Hingga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 dan PP Nomor 25 Tahun 2020. Hamka mengatakan yang perlu dicatat adalah Di periode 2020-2022 Indonesia Lagi berada Di fase Penyebara Nmassal Covid-19, Supaya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tidak efektif berjalan.

Politikus Partai Golkar ini berharap ada sosialisasi agar Keputusan tersebut efektif. “Komisi V mengharapkan agar dilakukan konsolidasi antarsektor dan dilaksanakan sosialisasi kepada Komunitas secara nasional. Perlu petunjuk teknis yang komprehensif yang mampu menjawab berbagai Permasalahan yang berkembang Hingga Ditengah Komunitas,” imbuhnya.

Di peraturan tentang Tapera, Pasal 37 menyebutkan bahwa pemanfaatan dana Tapera dilakukan Untuk pembiayaan perumahan Untuk peserta. Pembiayaannya meliputi pemilikan Rumah, pembangunan Rumah, atau perbaikan Rumah.

Berencana tetapi, ada sejumlah Syarat yang harus dipenuhi jika Komunitas ingin memanfaatkan dana Tapera. Pertama, pembiayaan hanya dilakukan Untuk Rumah pertama. Kedua, hanya diberikan satu kali.

Ketiga, mempunyai nilai besaran tertentu Untuk tiap-tiap pembiayaan perumahan. Rumah yang dapat dibiayai Lewat dana Tapera berupa Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah susun.

Pembiayaan kepemilikan Rumah dapat dilakukan Lewat mekanisme sewa beli, yang diatur langsung Dari BP Tapera. Ri Joko Widodo (Jokowi) memastikan potongan 3% Untuk simpanan Tapera hasil Di perhitungan secara cermat.

Menurutnya, pasti ada pro dan kontra Di merespons sebuah Keputusan. Jokowi memberi contoh, Pada pemerintah memutuskan peserta BPJS Kesejaganan non-Penerima Pemberian Iuran (PBI) mendaftar, sedangkan iuran warga miskin ditanggung Di prinsip gotong royong. Ternyata, Komunitas merasakan manfaat Keputusan itu.

Begitu juga Di Keputusan simpanan Tapera. Dirinya meyakini, nantinya Komunitas Berencana merasakan manfaat.

(rca)