Mendamba PKB sebagai Muazin Kepentingan Umat

INSIDEN Di sebuah dialog Tv nasional mengenai sound horeg beberapa waktu lalu menjadi cermin buram betapa rapuhnya pilar penyeru kepentingan umat Islam Hingga Tanah Air. Seorang warga awam tanpa beban menuding Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bersama kata-kata kasar lantaran Mengeluarkan fatwa haram Pada Kejadian Luar Biasa tersebut.

Kendati pelaku akhirnya meminta maaf, peristiwa ini menjadi indikator mengkhawatirkan tentang merosotnya wibawa lembaga perwakilan Islam. Padahal, MUI dihuni Dari figur-figur Bersama kapasitas keilmuan dan moral yang mumpuni.

Skeptisisme publik serupa makin riuh Hingga media sosial Di menyoroti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kepercayaan publik Pada ormas Islam terbesar ini terus tergerus akibat turbulensi internal, polemik konsesi tambang, hingga redupnya peran kritis PBNU Di diskursus politik kebangsaan lima tahun terakhir.

Situasi ini diperparah Dari dugaan Perkara Pidana Hukum Penyalahgunaan Jabatan yang menyeret kader utamanya. Alhasil, umat Islam seolah berjalan sendirian Berjuang Bersama himpitan persoalan sehari-hari tanpa artikulator sosial-politik yang efektif dan tegar Hingga Ditengah tarik-Menarik Perhatian kekuasaan.

Hingga sisi lain, Di kalkulasi kekuasaan Bersama era Hingga era—termasuk pemerintahan Prabowo Subianto—elemen Islam acap kali sekadar ditempatkan sebagai ornamen politik. Islam dirangkul sebatas instrumen insentif elektoral atau stempel legitimasi Aturan, alih-alih dijadikan sumber inspirasi etik pengelolaan Negeri.