Pernyataan Panglima Soal Multifungsi ABRI Tak Sejalan Di Semangat Reformasi TNI

JAKARTA – Gabungan Parpol Kelompok Sipil menilai, pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Yang Berhubungan Di Di multifungsi ABRI tidak sejalan Di semangat dan agenda Reformasi TNI .

“Kami memandang pernyataan panglima TNI tersebut merupakan pandangan yang keliru. Mengingat Indonesia adalah Bangsa yang menganut sistem politik Kedaulatan Rakyat, harus ada pemisahan Antara domain sipil dan domain militer,” kata Ketua PBHI Julius Ibrani, Jumat (7/6/2024).

Menurut Julius, militer sesuai Di hakikat keberadaanya dididik, dibiayai, dan dipersiapkan Untuk Berusaha Mengatasi peperangan atau Defender Bangsa bukan Untuk mengurusi urusan sipil yang orientasinya pelayanan publik.

”Sebab itu, dilihat Untuk prinsip Kedaulatan Rakyat kehadiran militer Di luar bidang Defender Bangsa sebenarnya menyalahi tata kelola dan nilai Bangsa Kedaulatan Rakyat apalagi Indonesia bukan lagi Di era otoritarian seperti masa Orde Mutakhir dulu Di mana militer hadir Di setiap lini kehidupan Kelompok,” katanya.

Menurut Julius, Panglima TNI sudah seharusnya taat Di TAP Mprri Nomor VI Tahun 2000 yang Untuk konsideransnya Berkata peran sosial politik Untuk dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Bangsa Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi Kedaulatan Rakyat Untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

”Karenanya, Dwifungsi ABRI warisan otoritarian Orde Mutakhir sudah seharusnya dikoreksi, bukan malah dilegalisasi dan dihidupkan kembali,” katanya.

Mandat ini Sesudah Itu dipertegas Untuk Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan fungsi TNI sebagai alat Bangsa bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Bangsa.

”Kami memandang, Untuk Situasi tertentu, memang tetap dimungkinkan pelibatan TNI Di luar sektor Defender. Tetapi, pelibatan tersebut adalah Untuk rangka tugas perbantuan kepada pemerintahan sipil dan bukan Untuk kerangka Untuk melegalisasi Dwi atau multi fungsi TNI,” katanya.