Hadapi Regulasi Deforestasi Uni Eropa, Indonesia Perkuat ISPO dan Keselarasan Data

JAKARTA – Indonesia terus memperkuat tata kelola kelapa sawit berkelanjutan sekaligus Memperbaiki kesiapan Di Berusaha Mengatasi tantangan pasar Dunia. Salah satu upaya yang dilakukan Lewat Pembaruan Konsep Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (SI-ISPO) serta penyelarasan kerangka data yang diusulkan Di persyaratan implementasi Regulasi Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR).

Sebelumnya, delegasi Indonesia telah memaparkan perkembangan dan Berbicara Di otoritas Yang Terkait Di Di rangkaian agenda Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) dan Amsterdam Declaration Partnership (ADP). Pembahasan tersebut Lalu dilanjutkan Lewat pertemuan Di Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Berlin Di fokus Di Pembaruan ISPO dan SI-ISPO sebagai Pada Di upaya memperkuat tata kelola serta mendukung kesiapan Indonesia Di memenuhi Permintaan pasar Dunia.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Wisata Internasional Kementerian Bidang Perekonomian Indonesia, Dida Gardera menyampaikan, bahwa kelapa sawit Memperoleh peran strategis Di mendukung Ekspedisi, konektivitas digital, layanan perdagangan, serta pemenuhan Syarat rantai pasok Dunia. Sejalan Di peran tersebut, sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terus dikembangkan Sebelum sertifikasi wajib mulai diterapkan Di 2011 Bagi perusahaan kelapa sawit.

Baca Juga: Eropa Gunakan Topik Deforestasi Bagi Kendalikan Harga Sawit

Dida menjelaskan, berbagai penyempurnaan terus dilakukan Bagi memperkuat tata kelola dan kredibilitas industri kelapa sawit Indonesia. Salah satunya Lewat Peraturan Pemimpin Negara No 16/2025 yang membawa tiga perubahan utama, yaitu perluasan cakupan sertifikasi Di perkebunan Hingga industri hilir dan usaha bioenergi berbasis kelapa sawit, penguatan Dukungan pembiayaan dan teknis Bagi pekebun, serta peningkatan ketertelusuran rantai pasok Bagi memastikan produk berasal Di lahan yang dikelola secara legal.

Di paparannya, Dida menjelaskan, bahwa pemerintah juga Menyediakan Dukungan kepada pekebun Bagi memenuhi standar Sustainability dan mempertahankan keterlibatan mereka Di rantai pasok kelapa sawit. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan sertifikasi, pendampingan, pelatihan Sistem Kendali Internal (Internal Control System/ ICS), serta pengawasan Di siklus sertifikasi lima tahunan.