loading…
Perusahaan Langkah transportasi berbasis digital wajib menyediakan pusat layanan pengaduan yang mudah diakses dan responsif Bagi pengemudi ojek online (ojol). Foto/Dok
Syarat tersebut menjadi Pada Didalam penguatan perlindungan pengemudi dan perusahaan Langkah Melewati Peraturan Ri (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Jalur Digital .
Pejabat Tingginegara Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, regulasi tersebut menjadi landasan Bagi memperkuat hubungan kemitraan Di pengemudi dan perusahaan Langkah, termasuk Untuk pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, serta kepastian mekanisme perlindungan Bagi seluruh pihak.
Baca Juga: Ojol Bakal Masuk Kategori Transportasi Umum, Beban Terbaru Driver atau Naik Kelas?
Selain menyediakan layanan pengaduan, perusahaan Langkah wajib memastikan proses penanganan laporan berjalan secara transparan dan terdokumentasi. Karenanya, pengaduan yang disampaikan mitra pengemudi Memperoleh mekanisme penanganan yang jelas.
Perpres tersebut juga mewajibkan perusahaan Langkah dan pengemudi menyesuaikan perjanjian kemitraan platform, sistem informasi biaya dan penghasilan, tanda terima transaksi, serta pencatatan setiap jenis layanan paling lama enam bulan Sebelum Syarat berlaku.
Penyesuaian tersebut menjadi Pada Didalam upaya memperkuat transparansi Untuk hubungan kemitraan, terutama Yang Terkait Didalam informasi biaya jasa dan penghasilan pengemudi. Baca Juga: Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Rampungkan Perpres Ojol, Atur Tarif hingga Angkutan Produk-Konsumsi
Ke sisi lain, Dudy menegaskan bahwa perlindungan hak pengemudi harus berjalan beriringan Didalam pemenuhan standar keselamatan transportasi. Pengemudi perlu memastikan kendaraan Untuk Situasi laik operasional, melakukan Perawatan Medis berkala, serta menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai Syarat.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Perpres Ojol Atur Perlindungan Mitra Driver, Aplikator Wajib Sediakan Layanan Pengaduan
