Fraksi Demokrat Tolak Wacana Pemilihan Kepal Adaerah lewat DPRD

JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) Wakil Rakyat RI Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman menolak wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Lokasi (Pemilihan Kepal Adaerah) Melewati DPRD. Dia meyakini Pemilihan Kepal Adaerah lewat DPRD tidak Berencana menyelesaikan persoalan mendasar Untuk Sistem Pemerintahan lokal.

Pemilihan Kepal Adaerah tidak langsung justru Berpotensi Sebagai mempertahankan masalah klasik seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga lemahnya netralitas aparatur Negeri. “Menurut saya, kembalinya Pemilihan Kepal Adaerah Dari DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny, Selasa (6/1/2026).

Baca juga: Gerakan Rakyat Tolak Usulan Pemilihan Kepal Adaerah Melewati DPRD: Berisiko Memperkuat Politik Elite

Dia menekankan akar persoalan Pemilihan Kepal Adaerah terletak Di lemahnya regulasi. Sebagai itu, dia Merangsang perbaikan menyeluruh Di Undang-Undang Pemilihan Kepal Adaerah agar norma hukum lebih jelas dan Memperoleh daya paksa yang kuat.

“Buat Perundang-Undangan Pemilihan Kepal Adaerah yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas Di Pembatasan tegas Bagi pelanggar,” katanya.

Yang Terkait Di tingginya ongkos politik, menurut Benny, Negeri seharusnya Memutuskan peran lebih besar Di membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepal Adaerah. Keterbatasan Biaya tidak boleh dijadikan alasan Sebagai Memangkas Mutu Sistem Pemerintahan atau menghilangkan hak rakyat memilih pemimpin secara langsung.

“Jika tujuan Sistem Pemerintahan adalah Keadaan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, Biaya tidak boleh Karena Itu alasan Sebagai mundur Untuk pemilihan langsung,” ucapnya.