BPJS Keadaan dan Kemenimipas Perkuat Perlindungan JKN Untuk Warga Binaan

TANGERANG – Pemerintah menegaskan komitmen Bangsa Di menjamin kepastian kepesertaan Langkah Jaminan Keadaan Nasional (JKN) Untuk tahanan dan warga binaan pemasyarakatan Melewati Keputusan Bersama (SKB) dan Nota Kesepahaman (MoU) lintas kementerian dan lembaga. Penandatanganan SKB dan MoU dilakukan bertepatan Di peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Tahun 2026, Hingga Kampus Politeknik IMIPAS, Tangerang, Banten, Senin (27/4/2026)

Keputusan Bersama (SKB) tentang Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Keadaan Untuk Tahanan dan Warga Binaan Di Kerangka Jaminan Keadaan Nasional dan Desentralisasi ditetapkan dan ditandatangani Di Pembantu Presiden Tim Menteri Perpindahan Penduduk dan Pemasyarakatan, Pembantu Presiden Tim Menteri Di Negeri, Pembantu Presiden Tim Menteri Keadaan, Pembantu Presiden Tim Menteri Sosial, serta Direktur Utama BPJS Keadaan.

Sambil Itu, Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Penyelenggaraan Langkah Jaminan Keadaan Nasional Hingga Lingkungan Kementerian Perpindahan Penduduk dan Pemasyarakatan ditandatangani Di Pembantu Presiden Tim Menteri Perpindahan Penduduk dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Direktur Utama BPJS Keadaan Prihati Pujowaskito.

Baca Juga: 2,1 Juta Peserta BPJS PBI Reaktivasi: 1,4 Juta Alih Segmen, 388 Ribu Karena Itu Mandiri

Di SKB ini mengatur penguatan pembagian peran dan kewenangan lintas kementerian dan lembaga, meliputi Kemenimipas, Kementerian Di Negeri, Kementerian Keadaan, Kementerian Sosial, dan BPJS Keadaan Untuk memastikan setiap tahanan dan warga binaan terdaftar sebagai peserta JKN aktif, termasuk sebagai Penerima Pemberian Iuran (PBI) Untuk yang tidak mampu.

Pengaturan ini mencakup kepastian kepesertaan, penyelenggaraan pelayanan Keadaan dasar dan rujukan Hingga rutan, lapas, dan LPKA, serta pendanaan yang bersumber Di APBN, APBD, dan sumber sah lainnya sesuai Syarat peraturan perundang-undangan.

Di Itu, Nota Kesepahaman Di Kemenimipas dan BPJS Keadaan berfungsi sebagai payung kerja sama strategis Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak. MoU ini bertujuan Memperbaiki komitmen, koordinasi, serta efektivitas kerja sama Di penyelenggaraan Langkah JKN Hingga lingkungan Kemenimipas.