Blokir Dana Rp86,6 Triliun Dibuka Kemenkeu, Lampu Hijau Inisiatif Prioritas Prabowo

JAKARTA – Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) resmi membuka blokir Dana senilai Rp86,6 triliun Sebagai 99 Kementerian/Lembaga (K/L) . Langkah ini diambil Sebagai memastikan kelancaran pelaksanaan Inisiatif- Inisiatif prioritas pemerintah yang telah ditetapkan Dari Kepala Negara terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Pejabat Tingginegara Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, pembukaan blokir Dana ini terdiri Untuk Rp33,1 triliun Sebagai 23 K/L Terbaru hasil restrukturisasi Pembantu Presiden Pejabat Tingginegara Merah Putih, serta Rp53,49 triliun Sebagai 76 K/L lama.

“Di Untuk Pembantu Presiden Pejabat Tingginegara Merah Putih ada 23 kementerian lembaga hasil restrukturisasi dan Di 23 ini sekarang masih berproses tapi sampai Di Pada ini sudah sebesar Rp33,1 triliun. Sebagai 76 kementerian lembaga lainnya sudah sebesar Rp53,49 triliun, ini yang total Rp86,6 triliun ini,” kata Wamenkeu Suahasil Untuk Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

Menurut Wamenkeu, pembukaan blokir Dana ini telah Merasakan restu Untuk Kepala Negara Prabowo Setelahnya diajukan Dari Pejabat Tingginegara Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Di 7 Maret 2025. Sebelumnya Itu, Kemenkeu telah melakukan efisiensi belanja tahun 2025 Di 99 K/L sebesar Rp256,1 triliun dan Pindah Hingga Lokasi sebesar Rp50,6 triliun.

“Sampai Di 25 April, Kementerian Keuangan bekerja Di seluruh Kementerian/Lembaga telah melakukan penajaman, relokasi Dana, telah melakukan proses buka blokir dan sesuai Di hasil efisiensi belanja sesuai arahan Kepala Negara Sebagai prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir Agar bisa belanja lagi,” jelas Wamenkeu Suahasil.

Pembukaan blokir Dana ini Menunjukkan dampak positif Di realisasi belanja K/L. Wamenkeu Suahasil memaparkan bahwa realisasi belanja Di Januari 2025 tercatat sebesar Rp24,4 triliun, Setelahnya Itu Menimbulkan Kekhawatiran menjadi Rp83,6 triliun Di Februari 2025, dan melonjak signifikan menjadi Rp196,1 triliun Di Maret 2025.

“Ini yang kita bilang terjadi akselerasi belanja. Sudah Disekitar 16,9% Untuk total belanja yang ada Di Untuk APBN. Ini inline Di persentase pendapatan dan juga persentase belanja negaranya. Ini Berencana kita pantau terus Agar K/L bisa terus belanja dan Setelahnya Itu Meningkatkan seluruh Pemberian kepada prioritas-prioritas pembangunan,” pungkas Wamenkeu Suahasil.

(akr)