Tangkap Dalang Penyebaran IPTV Ilegal, DJKI Raih Apresiasi Hingga Interpol Dunia Meeting for Digital Piracy

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hakasasi Manusia (Kemenkumham) Merasakan Apresiasi Hingga Peristiwa Interpol Dunia Meeting in Digital Piracy. Apresiasi tersebut diterima langsung Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo Hingga Lyon, France, Ke 31 Mei 2024.

Sebagai salah satu penegak hukum atas Kartu Peringatan kekayaan intelektual (KI) Indonesia, DJKI dinilai berhasil melaksanakan operasi gabungan bersama para pihak Di Interpol, Ministry of Culture Sport and Tourism (MCST) Korea, Kepolisian Busan, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Kerja sama ini Untuk Menyita dalang Di penyebarluasan lembaga penyiaran ilegal Untuk bentuk Jaringan Protocol Television (IPTV) Di nama “TVDOL” yang dikelola Di warga Bangsa Korea Selatan bernama Kim Dong Gil.

Kartu Peringatan ini dimulai Setelahnya Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) melaporkan dugaan Kartu Peringatan hak cipta yang dilakukan Di warga negaranya Hingga Korea Selatan, yang menyiarkan beberapa saluran Tv Korea tanpa izin, termasuk saluran milik MBC Hingga Indonesia.

Hasil Studi dan pemeriksaan yang dilakukan Di penyidik Menunjukkan IPTV tersebut dikelola Di dalang utama bernama Kim Dong Gil yang tidak bekerja sendirian. Dia juga Memperoleh kelompok Di peran yang beragam Untuk melakukan penyiaran ilegal Di 2010 hingga 2023 tanpa izin Di pemegang hak.

Setelahnya penyidikan dan olah TKP Ke Oktober 2023 Hingga kediaman terlapor Hingga kawasan BSD Tangerang, ditemukan sejumlah Produk bukti yaitu, peralatan operasi IPTV seperti server, kabel-kabel serta Set Top Box (STB) yang digunakan Untuk menyiarkan saluran Tv Korea secara langsung maupun Video-on-Demand (VOD).

Pelaku Mengungkapkan mereka menyiarkan 108.000 Penyiaran Langsung dan VOD tanpa izin Di pemegang hak cipta, serta meraup keuntungan hingga kurang lebih 1,7 miliar won.

Hingga Samping Itu Di Pembaruan penyelidikan Lebih Jelas, terungkap kerugian yang dialami Di pemerintah Korea Selatan diestimasi mencapai 16 miliar won atau setara Di USD1,23 juta Untuk total penyiaran secara ilegal Ke kurun waktu 13 tahun.