Bangun Kawasan Perbatasan Bangsa Karena Itu Tugas Besar

JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali Mengadakan Diskusi Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Bangsa Tahun 2020-2024 Ke The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Kegiatan dihadiri Menko Polhukam Hadi Tjahjanto selaku Ketua Pengarah BNPP dan Pejabat Tingginegara Di Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP.

Tito menegaskan Pembaruan kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar. Kegiatan ini Menilai apa yang sudah dikerjakan BNPP Ke tahun 2020-2024 Lalu merencanakan apa yang Berencana dikerjakan BNPP periode 2025-2029.

Sesuai visi dan misi Ri Joko Widodo (Jokowi) tentang “Membangun Indonesia Bersama Pinggiran”, BNPP berkomitmen Di Menyusun kawasan perbatasan Lewat pembangunan Pos Lintas Batas Bangsa (PLBN)

“Ini sudah dilaksanakan ada 15 PLBN yang dibangun dan membanggakan kita. Sebanyak 8 PLBN sudah beroperasional penuh dan diresmikan, tinggal 7 PLBN yang belum diresmikan Bersama 5 PLBN Ke antaranya sudah beroperasional serta 2 PLBN lagi Lagi tahap pembangunan,” kata Tito.

Hal ini berdasarkan Inpres 6 Tahun 2015 yang dilanjutkan Bersama Inpres 1 Tahun 2019, yang diterbitkan Bersama Ri Jokowi mengenai percepatan pembangunan PLBN.

Menurut dia, aspek pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar dikarenakan Bangsa Indonesia menjadi salah satu Bangsa kepulauan terbesar Ke dunia yang juga Memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang Ke dunia Setelahnya Kanada.

Dia berharap Bersama target pemerataan pembangunan ini Berencana menjadikan buffer zone Ke Area kawasan perbatasan. Hal ini Berencana menjadikan Area perbatasan menjadi Lebih kuat secara ekonomi.

Lewat Rakordal Pengelolaan Perbatasan Bangsa Tahun 2020-2024 mampu memperkuat komitmen bersama mewujudkan perbatasan Bangsa sebagai halaman Didepan dan beranda Bangsa. Hal ini Berencana memperkuat penguatan kedaulatan dan keutuhan Area Bangsa serta peningkatan Kesejajaran Kelompok Ke kawasan perbatasan.

Di kiprahnya membangun kawasan perbatasan tidak terlepas Bersama kewenangan dan peran pemerintah Area baik gubernur maupun bupati/wali kota.

Menurut dia, pembangunan kawasan perbatasan perlu diperkuat Bersama Aturan Area Di rangka mengharmonisasikan dan mensinergikan Inisiatif/kegiatan Area.

“Sehubungan Bersama hal ini, saya meminta kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota sebagai anggota BNPP Menyediakan perhatian secara khusus dan serius Untuk penguatan kelembagaan yang mengawal perbatasan Ke Area. Lalu, Menyediakan sebagian Biaya daerahnya Di kerangka percepatan membangun kawasan perbatasan yang lebih baik, berkembang, dan maju yang menggambarkan kebanggaan wajah bangsa Indonesia,” ungkap Tito.

(jon)