Syaiful Huda Ajak Kelompok Sipil Kawal Percepatan Pembahasan RUU Pekerja GIG

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V Lembaga Legis Latif Syaiful Huda, mengajak kalangan Kelompok sipil Untuk terlibat aktif mengawal dan Mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja GIG Ke Indonesia. Keterlibatan publik dinilai menjadi Kunci Untuk memecahkan kebuntuan pembahasan nasib pekerja informal atau lepas Ke Legislatif yang Pada ini terkesan maju-mundur akibat tumpang tindih kepentingan.

Hal tersebut ditegaskan Syaiful Huda Untuk diskusi publik yang digelar Bersama Center for Indonesian Policy Studie (CIPS) Ke Jakarta, Rabu (4/3/2026). Diskusi ini juga Memperkenalkan Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Theodore Sutaro; Anggota Divisi Advokasi Aturan Sindikasi, Ambrosius Emilio; serta Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati. Ke Di Itu hadir perwakilan Bersama APINDO, Gojek, Indrive, dan penyedia Langkah layanan online lain.

“Keterlibatan banyak kalangan Untuk proses pembahasan Akansegera Menyediakan dorongan moral dan politik yang kuat Untuk pemerintah maupun Lembaga Legis Latif. Kita butuh tekanan Bersama Kelompok sipil agar undang-undang yang dinantikan jutaan pekerja GIG ini segera tuntas,” ujar Syaiful Huda.

Baca juga: Penanaman Modal Asing 2025 Tembus Rp1.931 T Belum Selaras Bersama Perlindungan dan Kesejaganan Pekerja

Politisi PKB tersebut mengungkapkan Pada ini pembahasan RUU Pekerja GIG Ke Legislatif terhambat Bersama banyaknya muatan kepentingan. Sebab, terjadi kekosongan hukum yang berkepanjangan Ke sektor ekonomi digital dan kerja mandiri.

“Padahal, jutaan pekerja GIG atau pekerja mandiri Ke Indonesia Di ini bekerja tanpa perlindungan hukum yang berarti. Status mereka sebagai pekerja mandiri belum terakomodasi Untuk undang-undang eksisting (Perundang-Undangan Ketenagakerjaan). Jika tidak ada terobosan, kerentanan ini Akansegera bertahan lama,” tegasnya.

Huda mencontohkan nasib pekerja transportasi online sebagai potret nyata ketidakadilan Ke lapangan. Para mitra pengemudi kerap Berjuang Bersama potongan pendapatan yang tidak transparan, pemotongan tips, hingga Metode yang tidak jelas tanpa adanya mekanisme pembelaan yang kuat. Ke Di Itu, minimnya perlindungan sosial menjadi ancaman serius Untuk keberlangsungan hidup mereka.