Pemilihan Ketua Umum PBNU Di Sistem AHWA Dinilai yang Terbaik

JAKARTA – Pemilihan ketua umum PBNU Melewati sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) Ke Muktamar Hingga-35 Nahdlatul Ulama (NU) dinilai yang terbaik. Mekanisme tersebut mencerminkan kepribadian NU sebagai organisasi ulama pesantren yang didirikan Di para Auliya.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur 2018-2023 Abdul Muji Syadzili.

Baca juga: Sah, Inilah 9 Kiai Skuat AHWA Untuk Tetapkan Rais Aam PBNU

“Pelajaran penting Untuk produk Muktamar Hingga-34 NU Hingga Lampung adalah kegagalan dua mandataris; Rais Aam dan Ketua Umum Untuk memastikan kepemimpinan PBNU yang efektif, fungsional dan akuntabel,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).

Anggota A’wan PWNU Jawa Timur 2024 hingga sekarang ini menyebut mekanisme penetapan kepemimpinan PBNU baik Rais Aam maupun Ketua Umum perlu direview dan dikaji ulang.

Muktamar Hingga-34 Hingga Lampung sebenarnya Untuk sidang komisi organisasi telah Merundingkan secara dominan mekanisme pemilihan ketua umum PBNU Melewati sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Akan Tetapi, sidang pleno Muktamar Hingga-34 Hingga Lampung hanya membacakan hasil komisi, tidak Merundingkan dan menetapkannya sebagai norma Untuk AD-ART NU. Sesudah Itu, AD-ART tidak disahkan, Sebagai Gantinya direkomendasi agar disahkan Melewati Konbes dan Munas Alim Ulama Berikutnya.

“Maka, mekanisme pemilihan ketua umum Hingga Muktamar Hingga-34 NU Hingga Lampung 2021 didasarkan Ke mekanisme AD-ART 2015,” katanya.

Gagasan sistem AHWA Untuk memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU telah disuarakan PWNU Jawa Timur jauh Sebelumnya. Gagasan ini juga diamini Di banyak PWNU-PCNU seIndonesia.