Pembantu Kepala Negara Keuangan Sri Mulyani Bersama Regu Transisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto/Arif Julianto
“Hanya berisi kader Gerindra bisa menandai dua Perkara Pidana. Pertama, Prabowo mulai tunjukkan sisi otoritariannya, Ke mana ia tidak lagi perlukan mitra Gabungan Parpol yang memenangkan dirinya Ke pilpres. Kedua, terjadi perpecahan Di hal penyusunan Pembantu Presiden Pembantu Kepala Negara,” kata Dedi yang juga sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini kepada SINDOnews, Senin (3/6/2024).
Kendati demikian, Dedi mengakui Regu semacam itu diperlukan, Akan Tetapi normalnya tidak dibentuk Bersama kandidat terpilih. “Melainkan dibentuk Bersama pemerintah yang Akansegera berganti, jika bentukan Kemenangan pilpres lebih tepat disebut panitia seleksi anggota Pembantu Presiden Pembantu Kepala Negara,” katanya.
Dia berpendapat, Regu transisi tersebut tidak Akansegera banyak miliki fungsi, kecuali hanya sekadar formalitas. Sebab, membaca situasi yang ada, Pembantu Presiden Pembantu Kepala Negara Prabowo-Gibran diwacanakan bertambah besar porsinya.
Dia menilai Regu sinkronisasi Akansegera jauh dibutuhkan jika berdampak Ke perbaikan tata kelola jabatan elite dan punya orientasi yang Memperkenalkan visi misi. “Jika Regu itu hanya dibentuk Bersama Regu Kemenangan, atau hanya Bersama satu partai, maka tidak semestinya pemerintah, baik Kepala Negara maupun Pembantu Kepala Negara bersedia Untuk dimobilisasi Di agenda transisi, itu justru menihilkan wibawa pemerintah,” imbuhnya.
Bersama Detail dia mengatakan, menjadi memprihatinkan jika justru Jokowi meminta Pembantu Kepala Negara Untuk membantu Regu Transisi Prabowo-Gibran yang cuma diisi kader Gerindra tersebut. “Cenderung ini keinginan Jokowi Untuk menyokong pemerintahan berikutnya Bersama sewenang,” pungkasnya.
(rca)
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Pengamat Ungkap 2 Kemungkinan Regu Transisi Prabowo-Gibran Cuma Diisi Kader Gerindra