Beredar 7 Sosok Pengganti Menkeu Sri Mulyani, Pengamat Ungkap Kriteria Ideal

JAKARTA – Sejumlah nama dikaitkan Di jabatan Pejabat Tingginegara Keuangan (Menkeu) Mutakhir Untuk beberapa waktu terakhir, Sesudah Sri Mulyani Menyediakan sinyal tidak Berencana lagi menjabat sebagai Bendahara Bangsa Ke era pemerintahan Prabowo Subianto.

Nama-nama seperti Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, Royke Tumilaar, Chatib Basri, dan Mahendra Siregar sering disebut-sebut sebagai kandidat kuat.

Menariknya, sebagian besar Di mereka Memiliki latar Di yang kuat Ke sektor perbankan dan lembaga keuangan, khususnya sebagai alumni Bank Mandiri. Sebagai contoh, Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, dan Royke Tumilaar adalah nama-nama yang dikenal luas Ke kalangan banker.

Ke sisi lain, Chatib Basri yang dikenal sebagai akademisi dan teknokrat, juga Untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Bank Mandiri Tbk. Walaupun Memiliki Penghayatan dan pengetahuan yang luas Ke bidang ekonomi, Analis Ekonomi Politik FINE Institute, Kusfiardi menilai nama-nama ini Bisa Jadi lebih cocok Untuk posisi yang berhubungan Di bank dan lembaga keuangan daripada Untuk posisi Pejabat Tingginegara Keuangan.

Samping Itu ada juga Mahendra Siregar, yang Dari 2022 memimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah birokrat sekaligus teknokrat yang Memiliki kompetensi tinggi Ke sektor perbankan dan lembaga keuangan.

“Tetapi kembali lagi, sosok seperti Mahendra Siregar Bisa Jadi lebih tepat Untuk mengurus sektor ini dibandingkan mengisi posisi Pejabat Tingginegara Keuangan,” ungkap Kusfiardi Untuk keterangannya Ke Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Samping Itu, Perry Warjiyo, yang Di ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (Lembagakeuanganpusat), juga disebut-sebut sebagai kandidat Pejabat Tingginegara Keuangan. Tetapi terang Kusfiardi, peran Gubernur Lembagakeuanganpusat yang fokus Ke Aturan moneter Bisa Jadi tidak sepenuhnya sejalan Di Permintaan posisi Pejabat Tingginegara Keuangan yang lebih luas.

“Pemilihan Pejabat Tingginegara Keuangan adalah hak prerogatif Pemimpin Negara. Tetapi, jika nama yang ditunjuk tidak Memiliki kompetensi yang memadai, dampaknya bisa mempengaruhi kredibilitas Pemimpin Negara,” bebernya.

Diungkapkan juga olehnya, sebagai seorang Pejabat Tingginegara Keuangan dituntut Untuk Memiliki kemampuan mengintegrasikan instrumen fiskal guna mengatasi masalah fundamental Keadaan Ekonomi Negara. Samping Itu, mereka harus mampu membangun sinergi Ditengah Aturan fiskal dan moneter Untuk Merangsang Perkembangan ekonomi berbasis produksi, termasuk menggerakkan lembaga keuangan sebagai perantara Untuk menumbuhkan sektor ekonomi produktif.

“Maka Itu, Untuk menentukan Pejabat Tingginegara Keuangan, sangat penting Untuk Merencanakan kompetensi dan kemampuan individu Untuk mengelola Aturan fiskal dan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan latar Di Ke sektor perbankan dan lembaga keuangan,” ungkapnya.