Ribuan Buruh Bakal Unjuk Rasa Di MK Besok, Tuntut Perundang-Undangan Ciptaker hingga Permendag Produk Impor Dicabut

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Akansegera Mengadakan Unjuk Rasa serempak Di seluruh Indonesia Di hari Rabu, 17 Juli 2024. Unjuk Rasa ini Akansegera berlangsung Di kantor-kantor Gubernur, Bupati, dan Walikota Di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar.

Sebagai Daerah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, massa Akansegera berkumpul Di Jakarta, Didalam titik utama Di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negeri.

“Jumlah massa Unjuk Rasa diperkirakan mencapai ribuan orang,” ujar Ri KSPI yang juga Ri Partai Buruh, Said Iqbal Di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Baca Juga: Buruh Tuntut Perundang-Undangan Ciptaker Dicabut, Tolak Upah Murah Siap Mogok Nasional

Khusus Di Jakarta, titik kumpul Unjuk Rasa adalah Di bundaran Patung Kuda. Unjuk Rasa Akansegera diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB sampai selesai. Menurut Said, ada tiga Topik yang diangkat Di Unjuk Rasa ini. Pertama, cabut omnibus law Perundang-Undangan Cipta Kerja. Kedua, HOSTUM: Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah. Ketiga, tolak Pengurangan Tenaga Kerja, cabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Aturan dan Pengaturan Produk Impor.

DIa mengatakan bahwa setidaknya ada sembilan alasan buruh melakukan judicial review Di Mahkamah Konstitusi.

1. Prototipe Upah Minimum yang Kembali Di Upah Murah: Perundang-Undangan Cipta Kerja mengembalikan Prototipe upah minimum menjadi upah murah, mengancam Kesejajaran buruh Didalam kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi.

2. Outsourcing Tanpa Batasan Jenis Pekerjaan: Tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh Di-outsourcing, Supaya menghilangkan kepastian kerja Untuk buruh. Ini sama saja menempatkan Negeri sebagai agen outsourcing.

3. Perjanjian yang Berulang-ulang: Perundang-Undangan Cipta Kerja memungkinkan Perjanjian kerja berulang-ulang tanpa jaminan menjadi pekerja tetap, hal ini mengancam stabilitas kerja.

4. Pesangon yang Murah: Pesangon yang diberikan hanya setengah Didalam aturan Sebelumnya Itu, merugikan buruh yang kehilangan pekerjaan.