Wakil Rakyat Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Tindak Kejahatan Pembelian Barang Di Luar Negeri Beras Bulog Rp2,7 Triliun

JAKARTA – Wakil Rakyat diminta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tindak Kejahatan mark up (selisih harga) Pembelian Barang Di Luar Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Pembelian Barang Di Luar Negeri beras senilai Rp294,5 miliar. Hal itu Untuk mendalami proses dan penetapan kuota Pembelian Barang Di Luar Negeri.

“Saya mendukung dibentuknya Pansus Di Wakil Rakyat Untuk melakukan pendalaman Yang Berhubungan Di Di proses dan penetapan kuota Pembelian Barang Di Luar Negeri beras Bulog,” ujar Direktur Tempattinggal Politik Indonesia Fernando Emas, Jumat (5/7/2024).

Fernando menegaskan, pembentukan Pansus Ke Wakil Rakyat Yang Berhubungan Di Di Tindak Kejahatan Pembelian Barang Di Luar Negeri beras juga diperlukan Untuk memperbaiki tata kelola sektor Agrikultur Indonesia. Fernando ingin agar Negeri Ke Didepan dapat lebih berpihak Ke petani.

“Jangan sampai Negeri hanya mengandalkan Pembelian Barang Di Luar Negeri dan tidak melibatkan petani difasilitasi Untuk menjaga ketersediaan Kelaparan Global Di negeri,” jelas Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang Di sengaja menikmati Keputusan Pembelian Barang Di Luar Negeri beras tersebut. Supaya, kata Fernando, wajar bila Pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami Tindak Kejahatan Pembelian Barang Di Luar Negeri beras tersebut. “Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati Keputusan Pembelian Barang Di Luar Negeri beras,” tandas Fernando.

Sebelumnya, Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Kelaparan Global Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Berhubungan Di dugaan mark up (selisih harga) Pembelian Barang Di Luar Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Pembelian Barang Di Luar Negeri beras senilai Rp294,5 miliar Ke Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK) RI, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Berhubungan Di dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Untuk Bapak Ketua KPK Di menangani Tindak Kejahatan yang kami laporkan,” kata Hari Ke Didepan Gedung KPK, Jakarta.