Tak Lolos Pemungutan Suara Nasional 2024, Majelis PPP Desak DPP Gelar Muktamar

JAKARTA – Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak jajaran pengurus Ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Sebagai Melakukan Muktamar. Desakan dilayangkan majelis Untuk surat yang dikirim Di 1 Mei 2024.

Untuk surat itu, setidaknya ada empat petinggi majelis yang membubuhkan tanda tangan. Keempatnya yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Romy.

Untuk surat itu, Dewan Majelis mempersoalkan gagalnya PPP meraih Bangku Ke Legislatif. Pasalnya, kegagalan PPP masuk Senayan itu Mutakhir kali pertama Setelahnya 11 partai berlambang Ka’bah itu mengikuti Pemungutan Suara Nasional.

“Tetapi demikian, kami belum pernah mendapati adanya klarifikasi dan permohonan maaf Untuk Pengurus Harian DPP PPP selaku eksekutif partai atas tidak Iolosnya PPP Sambil Itu ini,” demikian bunyi surat itu dikutip, Rabu (19/6/2024).

Kendati demikian, Dewan Majelis meminta agara DPP PPP tak melakukan pemecatan, penggantian, dan perubahan, fungsionaris DPP, pimpinan DPW, pimpinan DPC, dan pimpinan PAC. Tujuannya, Sebagai menjaga kondusivitas partai hingga pelaksanaan muktamar.

“Bahwa, kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai Bersama adanya pengumuman MK tanggal 22 April. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap Di pemerintahan mendatang Melewati Forum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Sebagai memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya,” bunyi surat itu.

Di Itu, Dewan Majelis menilai perlu adanya evaluasi atas penurunan perolehan suara PPP Ke tingkat nasional. Evaluasi juga mencakup jabatan ketua umum lantaran masih berstatus “Pelaksana tugas.”

“Nomenklatur Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode,” bunyi surat itu.

“Forum yang tepat Sebagai melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar Di tahun 2024, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Setelahnya surat ini diterima,” imbuhnya.