Setelahnya Jaksa Agung, Zulhas Temui Kapolri Bahas Satgas Perdagangan Masuk Negeri Ilegal

JAKARTA – Staf Khusus Pembantu Ri Perdagangan Bara Hasibuan mengatakan Pembantu Ri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) turut bertemu Bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo Sebagai Merundingkan pembentukan Satgas Perdagangan Masuk Negeri Ilegal . Pembentukan Satgas ini Sebagai menindak Produk-Produk luar negeri yang masuk secara ilegal Ke Indonesia.

“Karena Itu Pembantu Ri Perdagangan Melakukan pertemuan Bersama Kapolri Ke Mabes Polri Sebagai membicarakan Satgas khusus Sebagai melakukan investigasi Produk-Produk Perdagangan Masuk Negeri yang masuk Hingga Indonesia yang volumenya massif secara ilegal yang secara jelas itu Menyediakan efek negatif Di industri nasional,” ujar Bara Ke Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Dia mengatakan kehadiran Produk-Produk ilegal tersebut membuat produk Di negeri terhimpit. Maka Itu, Sebagai melindungi pelaku usaha Di negeri, pemerintah Melewati Kementerian Perdagangan berinisiatif Sebagai membentuk Satgas tersebut.

“Lantaran masuknya secara ilegal dijual (Ke Indonesia) pun Karena Itu murah. Ini sudah Karena Itu krisis nasional Lantaran berbagai macam pelaku industri sudah datang Hingga kami. Mengungkapkan keluhan yang sama banyaknya Produk Perdagangan Masuk Negeri ilegal yang masuk Hingga Indonesia yang menyebabkan Produk-Produk yang diproduksi lokal tidak bisa Bersaing ini harus kita atasi bersama. Maka Itu Kemendag Memutuskan inisiatif Sebagai membentuk Satgas lintas sektoral,” tuturnya.

Sebelumnya Itu, Zulhas pun turut menyambangi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Sebagai menginisiatif pembentukan Satgas Perdagangan Masuk Negeri Ilegal.

“Kami tadi memang sengaja beberapa hari ini saya berkoordinasi dan sengaja bertemu Berbicara sekaligus minta Dukungan, apa yang akhir-akhir ini menjadi polemik Ke media mengenai terancam tutupnya industri tekstil, Pengganti Karena Itu, elektronik, alas kaki, beauty dan baja,” kata Zulhas usai bertemu Bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin Ke Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).