Pemerintahan Terbuka Dinilai Di Sebab Itu Solusi Terpenuhinya Indikator Indonesia Emas 2045

BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha Berkata, pemerintahan yang terbuka ialah solusi Sebagai tantangan Di Indonesia Emas 2045 . Hal itu disampaikan Di sambutan sekaligus pembukaan kegiatan Seminar Nasional ‘Urgensi Pemerintah Terbuka Menyongsong Indonesia Emas’.

“Pemerintah terbuka solusi Berusaha Mengatasi tantangan demografi dan Transformasi Digital Di Indonesia Emas 2045,” kata Arya Ke Banjarmasin, Senin (10/6/2024).

Arya menjelaskan, jika keterbukaan informasi publik merupakan tema yang selalu dibahas Ke level Internasional. Justru Topik keterbukaan informasi juga masuk Untuk Nilai penting Sustainable Development Goals (Agenda Global) pembahasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Organisasi Internasional).

Dia menyebutkan, point penting Ke salah satu Nilai kesebelas Agenda Global ialah Perkembangan Keahlian. Ke rumpun tersebut juga dijelaskan, keterbukaan informasi merupakan hak setiap anak bangsa.

“Keterbukaan informasi publik ini Ke level Internasional seringkali bersinggungan Di tema tentang pemerintahan terbuka atau open government. Gagasan open government ini sejatinya satu Di tiga tantangan yang dihadapi Di kita sebagai sebuah Negeri (dan) bangsa yang sekarang kita harus jawab Melewati peran kita yang ada Ke Komisi Informasi,” ungkap Arya.

Arya menyampaikan, Untuk tata kelola pemerintahan Untuk bentuk pemerintahan terbuka tentunya ada tantangan Untuk bagaimana mematangkan prinsip-prinsip yang ada Untuk open government tersebut.

“Prinsip kita Ke Komisi Informasi yang dilandasi Di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, yaitu bagaimana kita membuka akses secara mudah dan luas lalu Setelahnya Itu melakukan akuntabilitas, pertanggungjawaban,” jelasnya.

“Sekaligus juga partisipasi melibatkan warga Ke setiap provinsi ataupun level nasional Sebagai berpartisipasi Untuk pengambilan Keputusan. Kita Berencana melihat bagaimana masukan Di para narasumber tentang bagaimana Penampilan Ke sektor ekonomi, sektor politik, maupun sektor Kekayaan Budaya Dunia,” lanjut Arya.

Arya menjelaskan, sebagai Negeri Sistem Pemerintahan ada tantangan kita sebagai Negeri bangsa Sistem Pemerintahan yang dituntut Sebagai melakukan peran peran keterbukaan informasi publik dan perwujudannya Untuk format tata kelola pemerintahan Untuk bentuk open government.

Menurut hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diterbitkan Di Komisi Informasi Pusat, Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan Untuk memperkuat keterbukaan informasi. Skor Nasional IKIP tahun 2021-2023 berada Untuk Kebugaran Untuk.

Hasil IKIP ini memperlihatkan adanya peningkatan Untuk pemberian akses informasi publik kepada Kelompok, Kendati tantangan tetap ada, terutama Untuk hal implementasi dan penegakan regulasi.

Seminar Nasional ini sendiri merupakan permulaan Di rangkaian Peristiwa Pertemuan Koordinasi Nasional (Rakornas) Di-14 Komisi Informasi Se-Indonesia. Agenda Rakornas ini Berencana dilaksanakan Di tanggal 10 – 13 Juni 2024 Ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain seminar, Berencana ada juga agenda Diskusi Publik, dan dilanjutkan juga Di agenda utama Pertemuan Pleno KI Seluruh Indonesia.

(maf)