Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Judi Online

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan pemerintah harus hadir menyelesaikan masalah judi online (judol). Sebab, judol Dikatakan sangat berbahaya Untuk keberlangsungan bangsa Indonesia.

“Bahwa judi online ini sangat berbahaya, dan karenanya pemerintah harus hadir Untuk menyelesaikannya,” kata HNW Di memberi sambutan Di Peristiwa Tebar Kurban Di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).

HNW menuturkan, Kelompok terdampak judol sudah menyasar 3,5 juta Kelompok. Di jumlah itu, kata HNW, 80% merupakan Kelompok Di kalangan bawah.

“Supaya memang menjadi permasalahan yang penting Untuk kita pertimbangkan Yang Berhubungan Didalam Didalam dimensi akal dan moral. Apalagi bila kita ketemu Didalam kata yang lain yang disampaikan Dari KPAI yang katakan bahwa sudah 3 tahun terakhir Indonesia darurat pornografi anak,” tutur HNW.

HNW pun mengatakan bahwa salah satu contoh masalah pornografi yakni seorang ibu lecehkan anak kandungnya Untuk uang Rp15 juta Di Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Samping Itu, ia menuturkan, ada juga Peristiwa Pidana Hukum seorang bapak melecehkan anak kandung.

“Moralitas yang bobrok semacam ini, Malahan sudah dinyatakan 3 tahun berturut-turut. Dan kami anggota Wakil Rakyat Di PKS dan saya Di Komisi VIII, tentu Dibagian daripada Inisiatif advokasi partai, sudah Dari periode yang lalu meneriakkan agar satu-satunya kementerian yang membawa nama perlindungan anak yaitu KPPA itu ditingkatkan kewenangannya,” kata HNW.

“Supaya dia tidak hanya kementerian yang terlibat koordinatif, tetapi harusnya menjadi kementerian yang bersifat teknis seperti Kementerian Pemuda dan Aktivitasfisik, Kementerian Pertanian dan sebagainya,” imbuhnya.

Tak hanya Di sisi kewenangan, HNW juga meminta agar Dana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Untuk ditingkatkan lagi. Ia melanjutkan, Dana kementerian itu terus alami penurunan Di beberapa tahun terakhir.

“Dan anggarannya harus dinaikkan, Untuk menangani Kebugaran-Kebugaran kedaruratan semacam ini, Dana tidak pernah naik lebih Di Rp325 miliar Nilai Mata Uang Nasional setiap tahun. Malahan 3 tahun ini Menyaksikan penurunan, kalaupun ada kenaikan, itu pun tidak Yang Berhubungan Didalam Didalam perlindungan anak,” kata HNW.

“Tentu ini menggambarkan betapa sisi bernegara yang harus dikritisi harus diingatkan, Indonesia Didalam Kebugaran darurat semacam ini, harusnya Bangsa hadir Untuk Sesudah Itu memperkuat komitmennya Melewati kementerian-kementeriannya, Melewati lembaga-lembaga yang ada,” pungkasnya.