Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Negeri Rp71 Triliun, Bakal Mengganggu Fiskal?

JAKARTA – Penggunaan uang Negeri sebesarRp71 triliun yang diambil Di Biaya Pendapatan Belanja Negeri ( APBN ) Sebagai makan bergizi gratis , Berpeluang mengganggu fiskal Negeri?. NamunKetua Badan Biaya atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat RI, Said Abdullah menyebutkan, besaran pembiayaan Inisiatif makan bergizi gratis yang digagas Kepala Negara terpilih Prabowo Subianto yang mencapai Rp71 triliun, masih masuk akal.

“Menurut saya (Biaya 71 triliun Sebagai Makan Bergizi Gratis) masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita,” kata Said.

Said menyebut, angka pembiayaan tersebut merupakan angka yang Dari awal diharapkan Bersama Banggar ketika mencermati apa yang disampaikan Menko Perekonomian, Menkeu (Pembantu Kepala Negara Keuangan) dan gugus tugas transisi Di Kepala Negara terpilih.

Pasalnya kata dia, sempat terhembus berbagai spekulasi Yang Berhubungan Bersama besarnya Biaya Untuk Inisiatif makan bergizi gratis tersebur hingga menembus Rp430 triliun Di tahun 2025 ini.

Legislator PDIP itu meyakini, Prabowo sebagai Kepala Negara terpilih tentu sudah melakukan perhitungan yang teliti Yang Berhubungan Bersama Bersama situasi fiskal Indonesia Di merealisasikan Inisiatif-programnya. Penyusunan Biaya Pendapatan Belanja Negeri atau APBN 2025 juga Berencana dilakukan Bersama Mengkaji keleluasaan penggunaan Biaya Bersama pemerintahan Terbaru.

“Di pembahasan kemarin Di Panja RKP dan Sebelumnya Itu Di Panja Asumsi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Keputusan Fiskal memang ada keleluasaan Untuk pemerintah yang Berencana datang Sebagai mempergunakan Biaya sesuai visi misi yang menjadi komitmen bapak Kepala Negara terpilih,” ujarnya

Bersama Detail, Said menyampaikan, bahwa kejelasan Biaya Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun tersebut Berencana masuk Di komponen belanja pusat dan termuat Di nota keuangan APBN 2025 yang Berencana disampaikan Kepala Negara Di tanggal 16 Agustus mendatang.

“Persoalannya tinggal kementerian mana (yang Berencana menjelaskan)? Apakah Kemensos? Apakah itu Kementerian Belajar? Apakah itu Kementerian Kesejaganan, itu kewenangan pemerintah,” pungkasnya.