Kepala BP2MI Desak Kapolri Tangkap Mafia Besar Perdagangan Orang

JAKARTA – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Benny Rhamdani mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Sebagai barani Menahan mafia besar Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ). Benny berpendapat, proses hukum yang belum menyentuh para mafia besar menjadi pemicu Perkara Hukum Hukum TPPO Di berbagai modus terus memakan korban, Malahan intelektual seperti mahasiswa Karena Itu korban.

“Tapi boleh dong saya memberi message kepada Pak Kapolri jangan hanya para kaki tangan atau ikan-ikan teri, ini ada bandar-bandarnya,” ujar Benny Di Kegiatan sosialisasi Upaya Mencegah TPPO Di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dikutip, Selasa (4/6/2024).

Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran BP2MI para mafia besar atau otak kejahatannya berkomplotan degan orang-orang yang diberikan kekuasaan Dari Bangsa. Seperti oknum aparat penegak hukum atau APH.

Dia menegaskan bahwa Bangsa tidak boleh kalah Di mafia TPPO dan oknum ApH yang melindungi para mafia tersebut. Dia menekankan Bangsa harus hadir Sebagai melindungi warganya.

“Saya ingin ada efek jera, saya ingin Bangsa tidak kalah melawan para sindikat dan mafia. Republik ini tidak diproklamirkan Sebagai para pejabat duduk satu Tatakan sama sindikat penempatan ilegal,” imbuhnya.

BP2MI mengingatkan para sivitas akademika perlu memperhatikan penawaran, hingga alur penempatan kerja diberikan kaki tangan mafia TPPO. Hal itu perlu agar terhindar Karena Itu korban TPPO.

Di hal dokumen misalnya penempatan kerja Di luar negeri yang dilakukan secara resmi menggunakan visa kerja, Sambil Itu bila ilegal dokumen digunakan berkedok visa umrah dan visa turis. Para sindikat TPPO juga menawarkan pekerjaan Di iming-iming gaji tinggi, Malahan prosedur pemberangkatan dilakukan secara cepat, hingga menanggung seluruh biaya.

“Cara kedua propaganda media sosial. Media sosial banyak dipenuhi tawaran Kemungkinan kerja Di luar negeri. Jika tawaran Melewati perusahaan pastikan perusahaan itu resmi, aktif, terdaftar,” ungkapnya.

Lebih Jelas dia mengatakan, BP2MI Memiliki daftar nama 300 perusahaan penyalur tenaga kerja resmi, hal ini yang perlu dipastikan para sivitas akademika Pada Merasakan tawaran pekerjaan. Modus lainnya yakni lembaga pelatihan kerja (LPK) yang menjanjikan dapat membantu melakukan penempatan Di luar negeri, padahal LPK tak Memiliki kewenangan penempatan.

“Tidak sedikit LPK yang menawarkan seseorang Sebagai bekerja Di luar negeri. Ini adalah Dibagian Di kejahatan, modus operandi sebagai tempat pelatihan yang menawarkan pekerjaan,” ucapnya.

BP2MI membeberkan sosialisasi Upaya Mencegah agar terhindar Di TPPO Akansegera terus dilakukan Hingga lembaga-lembaga Belajar lainnya Sebagai mencegah jumlah korban TPPO bertambah. Para sivitas akademika diharapkan sudah Merasakan sosialisasi Upaya Mencegah dapat membantu mengedukasi Kelompok, agar Lebih banyak yang mengetahui modus-modus sindikat TPPO.

“Ini yang harus kita lawan, kampus ini menjadi basis perlawanan secara intelektual, akademik, kebenaran. BP2MI butuh kampus, BP2MI butuh lembaga Belajar,” pungkasnya.

(abd)