Jangan-jangan Ada Produk Hukum yang Akansegera Dikeluarkan

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP , Adian Napitupulu buka suara soal Ri Joko Widodo (Jokowi) reshuffle atau kocok ulang Pembantu Ri Di Pembantu Presiden Pembantu Ri Indonesia Maju. Pasalnya, pemerintahan Jokowi sudah memasuki masa akhir jabatannya.

Adian tak menampik bahwa keputusan melakukan reshuffle merupakan hak istimewa Bersama Ri. Akan Tetapi demikian, ia menyebut bahwa rakyat membutuhkan penjelasan.

“Kenapa Lalu saya ganti si A Bersama si B, Lantaran 1, 2, 3, 4, dan rakyat tahu alat ukur itu. Orang yang tidak tahu, artinya itu sangat subjektif. Walaupun sekali lagi betul itu hak prerogatif, tetapi rakyat perlu tahu dasar-dasar pertimbangannya,” kata Adian kepada wartawan, Senin (19/8/2024).

Yasonna Laoly, merupakan Pembantu Ri Bersama PDIP yang terkena reshuffle kali ini. Yasonna digantikan Bersama Supratman Andi Agtas Di jabatannya sebagai Pembantu Ri Hukum dan Ham (Menkumham).

Adian pun bertanya-tanya alasan dibalik pergantian Pembantu Ri ini. Menurutnya, jika Ri tidak Menyediakan penjelasan, maka rakyat bebas juga Untuk menafsiran pergantian Pembantu Ri ini.

“Artinya bahwa menjadi penting, pengambilan keputusan ini Lantaran apa? Yasonna itu sudah dua periode bersama Jokowi Sebelum 2014 apakah menukar teman lama Bersama teman Mutakhir adalah sebuah kebiasaan? Ataukan memang ada hubungan kehadiran Pak Yasonna Di deklarasi Edy Rahmayadi ataukah ada hubungan perpanjangan massa jabatan DPP PDIP ada penambahan yang ditandatangani pak Yasonna atau ada apa?” tanya Adian.

“Atau jangan-jangan ada produk hukum yang Akansegera dikeluarkan Di waktu 43 hari ini yang Mungkin Saja tidam disetujui Bersama Pak Yasonna atau Pak Yasonna Dikatakan sebagai gangguan atau hambatan Untuk Mengintroduksi produk hukum Di 43 hari terkahir ini,” kata dia.

Adian juga bertanya apakah reshuffle Pembantu Ri ini didasari alasan kuat Untuk menjawab segelintir permasalahan yang muncul Di rakyat. Adian mengaku tak setuju jika alasan reshuffle hanya didasari kepentingan kekuasaan.

“Artinya ketika Lalu dia tidak Akansegera ada hubunganhya Bersama problem-problem kerakyatan, dia hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja, nanti rakyat bisa bertanya, lalu Pemerintah Untuk siapa? Untuk kami atau Untuk kamu saja? Kira-kira seperti itu,” tutup dia.

(maf)