Hilirisasi Tambang Ugal-ugalan, Wakil Rakyat Desak Prabowo Evaluasi Langkah Jokowi

JAKARTA – Anggota Komisi VII Wakil Rakyat Mulyanto mendesak Prabowo Subianto sebagai Ri terpilih Menilai kembali Langkah hilirisasi Setelahnya resmi menggantikan Jokowi.

Menurut dia Langkah hilirisasi yang dijalankan Jokowi jauh Untuk kata berhasil Lantaran keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding Di kerusakan lingkungan Hingga semua area penambangan. Sejumlah kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber Kesejajaran Komunitas Hingga Disekitar tambang, malah hidup Untuk Situasi yang sangat memprihatinkan. Dia menandaskan, anomali Yang Terkait Di Jurang Kaya Miskin yang justru terjadi Hingga Lokasi kaya SDA atau Lokasi yang digencarkan Langkah hilirisasi, yang sering disebut sebagai “Kutukan Sumber Daya Alam” (Deutch Desease) ini perlu diteliti lebih Untuk Di Pemerintah dan para ahli.

“Tetapi menurut dugaan saya, hal ini disebabkan Lantaran rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal Untuk dana Untuk hasil (DBH) serta Iuran Wajib lainnya Di Pemerintah Lokasi, termasuk juga merebaknya Peristiwa Pidana Hukum-Peristiwa Pidana Hukum Penyalahgunaan Jabatan tambang. Agar pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak Untuk Kesejajaran Komunitas atau lambat dicapai,” tegas Mulyanto Untuk pernyataannya, Jumat (26/7/2024).

Dia melihat Komunitas direkrut hanya sebatas pekerja kasar Lantaran keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan Untuk pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat Lebihterus merosotnya pembangunan bidang Pertanian Hingga Lokasi tersebut.

Sebab itu, Yang Terkait Di Langkah hilirisasi, pihaknya meminta agar Ri berikutnya Menilai Aturan yang berlaku Di ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan Untuk Kesejajaran rakyat.

Dia mendesak pemerintah agar melarang Penjualan Barang Hingga Luar Negeri produk nikel setengah Karena Itu berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

“Kita perlu Mendorong hilirisasi nikel Di nilai tambah tinggi Agar efek gandanya Untuk Komunitas Meresahkan Di membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dll,” tandasnya.

Hingga Di Itu, perlu audit komprehensif Di smelter-smelter Untuk China yang rawan kebakaran Agar menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit,” tegasnya.