Dewan Pers Sampaikan Kekhawatiran Draf RUU Penyiaran Untuk Diskusi UNESCO Ke Kroasia

KROASIA – Anggota Dewan Pers A Sapto Anggoro Memberi masukan Untuk Diskusi UNESCO (United Nation Educational, Sciencetific, and Cultural Organization) tentang Tata Kelola Jalur Digital Ke Dubrovnik, Kroasia, Rabu, 19 Juni 2024. Masukan itu Yang Berhubungan Bersama pasal yang dinilai bermasalah Untuk draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang diinisiasi Wakil Rakyat.

Sapto menyampaikan hal itu Untuk Diskusi kelompok kerja regulasi (regulatory body) Ke forum tertutup yang dimoderatori Marjorie Buchser, senior konsultan UNESCO.

Menurut Sapto, Indonesia Di ini Untuk situasi berbahaya Lantaran Legislatif sempat mengusulkan soal pelarangan penyiaran eksklusif jurnalisme investigasi yang dituangkan Untuk draf RUU Penyiaran. “Meski Sesudah Itu pembahasan draf itu dinyatakan ditunda tapi bukan dibatalkan,” katanya.

Hal ini dikhawatirkan Akansegera menjadi masalah Ke Di pasca-Pilpres 2024 yang Akansegera berganti kepemimpinan Ke Oktober mendatang. Menurut dia, itu Berpotensi Sebagai mengganggu Kedaulatan Rakyat Ke Indonesia dan selayaknya semua peduli dan memberi perhatian.

Dewan Pers bersama konstituen sudah menolak hal itu. “Saya rasa ini perlu perhatian dunia,” ucapnya.

Pertemuan Ke Kroasia yang bertajuk “Regulatory approaches to new technologies: ensuring complementarity among different regulatory arrangements” itu dihadiri para badan regulator media dunia.

Pembahasan meliputi media sosial, digital platform, pers, dan lain-lain Untuk konteks pengaturan dan pengawasannya.

Sapto menuturkan bahwa Permasalahan yang disampaikan bukan Merespons pembicara-pembicara lain tapi berbagi informasi tentang situasi Ke Indonesia. Ke Ditengah masalah itu, Menkominfo sudah melontarkan gagasan Bersama Akansegera membuat Dewan Media Sosial yang belum jelas bentuknya. Untuk sini bisa ditarik kesimpulan bahwa Ke satu sisi platform media sosial sudah membuat pusing pemerintah.

Delegasi Indonesia Ke UNESCO kali ini dikoordinasi Bersama UNESCO Indonesia. Selain Dewan Pers, ada juga Untuk Badan Pengawas Pemungutan Suara yang dipimpin langsung ketuanya Rahmad Bagja, Aliansi Politik Damai gabungan Untuk beberapa CSO (chief security officer), termasuk Mafindo dan Ecpat Indonesia.