Cekal 5 Kader PDIP Yang Berhubungan Bersama Harun Masiku, KPK Diminta Mengacu Di KUHAP

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) mencekal staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto Yang Berhubungan Bersama Tindak Kejahatan Harun Masiku. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK diminta agar penanganan Tindak Kejahatan tersebut mengacu Di KUHAP.

Pakar Aturan Pidana UII Mudzakkir menilai, KPK tidak boleh menggunakan alasan politik Untuk menangani sebuah Perkara Hukum yang Pada ini ditangani yakni Perkara Hukum pencekalan Di staf Hasto Kristiyanto.

“KPK selaku lembaga hukum alangkah baiknya menangani Perkara Hukum mengacu Di KUHAP, Sebab KPK ini lembaga hukum Untuk menangani Tindak Kejahatan Penyuapan,” katanya, Rabu (24/7/2024).

Bila penindakan KPK berbau kepentingan politik seperti pencekalan Di staf Hasto ini, lanjut Mudzakkir, tentu profesionalisme KPK Untuk menindak sebuah Perkara Hukum Dilindungi.

“Ini menunjukan profesionalisme KPK atau anprofesionalisme KPK, dan saya kira KPK harus melakukan evaluasi tindak-tindakan yang berbau politik,” kata dia.

Di Pada Yang Sama, pakar hukum TPPU Yenti Garnasih mengatakan, harusnya penegak hukum tidak berpolitik “Sudah lama sekali, kenapa bisa selambat itu,” katanya.

Apa pun strategi KPK Untuk Membeberkan Tindak Kejahatan Harun Masiku itu, kata dia, jangan Sesudah Itu berlarut-larut Untuk menangani sebuah Perkara Hukum. Yenti pun tak mempermasalahkan strategi yang digunakan Bersama KPK Untuk menangani Tindak Kejahatan yang menjerat Harun Masiku ini, asal lembaga tersebut bekerja Bersama sesuai hukum yang berlaku.

“Apa pun itu strategi. Dicari siapa yang merintangi. Ini Akansegera bermuara siapa yang melindungi dan Untuk kepentingan apa. Yang perintangan proses Aturan Pidana adalah kriminal,” kata Yenti.