Demurrage Beras Bulog, Lembaga Legis Latif Dorong Pengawasan Teknis Lapangan

JAKARTA – Anggota Komisi VI Lembaga Legis Latif Nevi Zuairina meminta tanggung jawab pemerintah Yang Terkait Di biaya demuragge atau denda Di 490.000 ton beras Perdagangan Masuk Negeri Bulog senilai Rp 350 miliar yang tertahan Ke pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Nevi Mendorong, adanya pengawasan teknis Ke lapangan akibat tertahannya 490.000 ton beras Perdagangan Masuk Negeri Bulog tersebut.

Hal itu disampaikan Nevi Menyambut Baik informasi 490.000 ton beras Perdagangan Masuk Negeri Bulog tertahan Ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya. Situasi ini memungkinkan munculnya biaya demurrage (denda) yang harus dibayar Bulog Disekitar Rp350 miliar akibat beras yang tertahan.

“Jangan dibebankan Ke rakyat Di menaikan harga. Ini akibat kurang koordinasi Karena Itu pemerintah yang bertanggung jawab denda jangan dibebankan Ke Komunitas Di naiknya harga beras. Pengawasan teknis Ke lapangan ditingkatkan,” kata Nevi, Rabu (12/6/2024).

Nevi tak menampik bila biaya demuragge atau denda akibat tertahannya 490 Ribu ton Beras Perdagangan Masuk Negeri Bulog Ke Tanjung Priok dan Tanjung Perak berimbas kepada Fluktuasi Harga Ke Komunitas. Tetapi, Nevi menekankan, pentingnya Untuk tetap menahan harga beras Di ini terlebih Ke momen hari raya Idul Adha 2024.

“Sangat Bisa Jadi berdampak Ke harga, tapi kita harus menahan Fluktuasi Harga beras, apalagi ini disaat Hari Raya Idul Adha,” papar Nevi.

Nevi mengakui, biaya demuragge atau denda akibat tertahannya 490 Ribu ton Beras Perdagangan Masuk Negeri Bulog Ke Tanjung Priok dan Tanjung Perak merupakan buntut Di Aturan yang tidak terkoordinasi dan tersosialisasi Di baik.

“Akibat Aturan yang tidak terkoordinasi dan tersosialisasi, harus ada tanggung jawab, jangan semua dibebankan Ke Bulog. Ini adalah Kesalahan Individu kurang koordinasi Ditengah Badan Ketahanan Pangan Nasional dan Bulog,” tandasnya.

Sebagai informasi, Disekitar 490.00 ton beras Perdagangan Masuk Negeri Bulog tertahan Ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Situasi ini memungkinkan munculnya biaya demurrage (denda) yang harus dibayar Bulog Disekitar Rp350 miliar.

Baca Juga: Bos Bapanas Sebut Wajar Harga Beras Bulog Naik Karena Itu Rp12.500 per Kg