Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI Charles Honoris menilai moratorium pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Terbaru menjadi momentum Untuk Menilai pelaksanaan Langkah sekaligus menata ulang model distribusi Konsumsi bergizi Untuk penerima manfaat.
“Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan Untuk Merangsang transformasi model penyediaan MBG Bersama pendekatan dapur SPPG terpusat Di school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah,” kata Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Menurut Charles, dapur yang dikelola langsung Dari sekolah dinilai lebih Didekat Bersama penerima manfaat Agar dapat Meningkatkan ketepatan sasaran Langkah. Di Itu, pendekatan tersebut juga memungkinkan pengawasan Standar Konsumsi dilakukan lebih optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih Didekat Bersama penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia Di sekolah, Mengurangi biaya Pengiriman dan distribusi, memperkuat pengawasan Standar Konsumsi, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan Kelompok Di penyelenggaraan Langkah,” ujarnya.
Ia menilai Konsep dapur sekolah juga lebih selaras Bersama tujuan utama MBG sebagai intervensi perbaikan gizi anak. Sekolah dinilai dapat berperan aktif Di memastikan Standar menu, Pelatihan gizi, hingga pemantauan Situasi peserta didik.
“Bersama memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya Penanaman Modal dan operasional sekaligus Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Langkah,” tambahnya.
Charles Merespons Positif langkah pimpinan Terbaru BGN yang memilih fokus Di perbaikan Standar Langkah dibanding memperluas jumlah dapur.
“Kami Merespons Positif berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya Aturan moratorium pembangunan dapur SPPG Terbaru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus Bersama kuantitas menjadi Standar MBG,” katanya.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan Untuk memastikan Langkah berjalan lebih efektif, efisien, dan benar-benar berdampak Pada perbaikan status gizi Kelompok.
Ia juga menilai penghentian Sambil pembangunan dapur Terbaru memberi ruang Untuk BGN Untuk melakukan evaluasi menyeluruh Pada tata kelola Langkah, standar operasional prosedur (SOP), Standar sumber daya manusia, hingga Perlindungan Ketahanan Pangan.
“Terlebih Di Situasi keuangan Bangsa yang Lagi Berjuang Bersama tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” kata Charles.
BGN Fokus Efisiensi Biaya
Sebelumnya Itu, Kepala BGN Nanik S Deyang Memperkenalkan moratorium pembangunan dapur Terbaru sebagai Dibagian Bersama strategi efisiensi Biaya Langkah MBG.
Sebagai informasi, Biaya MBG tahun 2026 telah dipangkas Bersama Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
“Sekarang sudah dipotong tinggal Rp 268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tidak Mengurangi sasaran,” kata Nanik Di konferensi pers Di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6).
Selain menghentikan Sambil pembukaan titik dapur Terbaru, BGN juga Akansegera melakukan penataan ulang penerima manfaat agar Langkah lebih tepat sasaran. Di Di yang sama, BGN Akansegera memprioritaskan pembenahan dapur yang sudah beroperasi, peningkatan kapasitas SDM, serta memastikan layanan MBG Di Area terpencil tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan Bangsa.
“Di rangka efisiensi Biaya maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik Terbaru,” pungkas Nanik.
Halaman 2 Bersama 2
(naf/naf)
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita News: BGN Setop Buka Dapur MBG Terbaru, Waka Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Usul Begini
