Anggota Wakil Rakyat Nilai Syarat Vasektomi dan Militerisasi Anak Dedi Mulyadi Melanggar Hakasasi Manusia

JAKARTA – Anggota Komisi XIII Wakil Rakyat Pangeran Khairul Saleh menyoroti sejumlah Keputusan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai bertentangan Didalam prinsip-prinsip Ham (Hakasasi Manusia) dan keadilan sosial. Salah satunya, vasektomi sebagai syarat Memperoleh Dukungan sosial (Bantuan Sosial).

Pangeran menyebut Keputusan mewajibkan vasektomi Untuk Merasakan Bantuan Sosial tidak dapat dibenarkan Untuk sistem Sistem Pemerintahan yang menjunjung tinggi Hakasasi Manusia dan nilai-nilai Pancasila. Ia menegaskan Bantuan Sosial merupakan hak konstitusional yang dijamin Negeri.

“Bantuan Sosial adalah hak konstitusional warga Negeri yang tidak boleh dikaitkan Didalam prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan,” kata Pangeran Untuk keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

Menurutnya, vasektomi merupakan pilihan pribadi yang tidak bisa dipaksakan Walaupun secara medis dapat berperan Untuk pengendalian kelahiran. Ia pun menilai, Keputusan itu melanggar prinsip Hakasasi Manusia.

“Terlebih jika vasektomi dikaitkan Didalam pemenuhan hak dasar seperti Bantuan Sosial. Usulan seperti ini jelas melanggar Hakasasi Manusia, Sebab memaksa seseorang Untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi sebagai prasyarat memperoleh hak dasar,” katanya.

Untuk diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen Di pria yang dilakukan Didalam memotong atau menyumbat saluran sperma (vas deferens) Supaya sperma tidak dapat mencapai air mani Di ejakulasi.

Kendati demikian, Pangeran berkata Keputusan serupa seperti Di masa Orde Mutakhir, Inisiatif KB pernah dijalankan Didalam tekanan administratif dan minim partisipasi publik, yang akhirnya menimbulkan trauma sosial jangka panjang.

“Saya khawatir hal serupa bisa terulang jika pendekatan seperti ini kembali digunakan tanpa memperhatikan konteks sosial dan hak individu. Menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat Untuk Kelompok miskin Menyambut Dukungan Didalam Pemerintah juga terkesan diskriminatif,” ucap Pangeran.

Selain persoalan vasektomi, Pangeran juga mengkritisi wacana militerisasi anak Hingga sekolah Melewati Inisiatif-Inisiatif kedisiplinan berbasis militer yang mulai dijalankan Hingga Area Jabar. Ia mengatakan langkah tersebut bertentangan Didalam Konvensi Perlindungan Anak dan prinsip Pembelajaran yang humanis.