Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto Memberi sambutan Ke sela wayangan Bersama lakon Sumatri Ngenger Ke Sekolah Partai PDIP, Sabtu (3/8/2024) malam. FOTO/MPI/IRFAN MARUF
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjawab wartawan Ke sela-sela wayangan Bersama lakon ‘Sumatri Ngenger’ Ke Sekolah Partai PDIP, Sabtu (3/8/2024) malam. Hasto menyinggung data Perdagangan Masuk Negeri beras Lantaran tahun ini Indonesia Perdagangan Masuk Negeri 6 juta ton.
“Partai menegaskan bahwa Keputusan-Keputusan Bersama seorang Kepala Negara itu dipertanggungjawabkan Ke hadapan rakyat. Contohnya kami yang Pada ini getol menolak Perdagangan Masuk Negeri beras sekarang terbukti bahwa data-data yang Sebelumnya Itu disampaikan ternyata manipulatif,” kata Hasto.
Karena Itu, berbagai Keputusan Kepala Negara Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf. “Keputusan-Keputusan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” ujar Hasto.
Sebelumnya Itu, Kepala Negara Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya Pada menjabat Di Zikir Kebangsaan Ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8/2024) malam. Kegiatan itu merupakan rangkaian Bulan Kemerdekaan HUT Ke-79 RI.
“Untuk kesempatan yang baik ini, Ke hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, Bersama segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor KH Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf, Pada ini, khususnya Pada kami berdua menjalankan amanah sebagai Kepala Negara RI dan Wakil Kepala Negara RI. Kami sangat Mengetahui bahwa sebagai manusia, kami tidak Mungkin Saja dapat menyenangkan semua pihak, kami juga tidak Mungkin Saja memenuhi semua harapan semua pihak, saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, hanya milik Allah,” katanya.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Seluruh Keputusan Kepala Negara Harus Dipertanggungjawabkan
