Pro-Kontra Izin Tambang, PP Muhammadiyah Bicara Redistribusi Aset yang Dikuasai Oligarki

JAKARTA – Kabar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Memperoleh tawaran izin usaha tambang Di pemerintah menimbulkan pro dan kontra. Muhammadiyahakan menyampaikan keputusan mengenai tawaran konsesi lahan Untuk ormas keagamaan usai Konsolidasi Nasional Di Universitas Aisyiyah, Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna mengatakan, Situasi karut-marutnya dunia pertambangan Indonesia Pada ini banyak dikeluhkan Bersama Kelompok. Lahan tambang banyak dikuasai Bersama oligarki ekonomi dan politik.

“Saya melihat adanya kebutuhan mendesak Untuk redistribusi aset dan akses pemanfaatan Pada lahan-lahan yang dikuasai Bersama oligarki,” kata Mukhaer Di keterangan yang Disalurkan kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (27/7/2024).

Direktur Langkah Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta itu menjelaskan, sejatinya peran manusia sebagai khalifah Di bumi Di mengatasi masalah lingkungan akibat ulah oligarki dan kartel industri pertambangan. Lantaran itu, Mukhaer mengatakan, meski tidak ada makan siang yang gratis, dirinya memandang PP Muhammadiyah harus memanfaatkan momentum ini Untuk memulihkan keadaan.

“Terlepas Di ‘tidak ada makan siang gratis’ Di Keputusan Pemerintah Pada PP 25 Tahun 2024 ini, saya kira ini momentum yang tepat Untuk memulihkan keadaan. Kita harus membuktikan tantangan itu!” kata Mukhaer.

Mukhaer mengungkapkan Bersama mengutip Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 30. Di ayat tersebut, Tuhan berfirman Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) Di bumi itu, manusia yang Berencana membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah.

“Sebagai khalifah Allah, apakah manusia tidak mau bertanggung jawab mengatasi masalah yang rusak itu? Apakah manusia telah pasrah dan ‘cuci tangan’ Untuk menyelesaikan masalah itu? Di mana fungsi kekhalifaan manusia? Apakah manusia berniat melamar sebagai malaikat Supaya bebas Di tugas-tugas kemanusiaan? Apakah lowongan itu masih ada?” katanya.

Ia mengajak seluruh Kelompok Untuk Memutuskan peran aktif Di memperbaiki Situasi lingkungan dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah Di bumi. “Bersama centang-perenangnya Situasi pertambangan Pada ini akibat ulah oligarki dan kartel pelaku industri pertambangan, telah memicu ekosistem lingkungan yang rusak parah, sarat kejahatan, Kejahatan Keuangan, dan lembaran dunia hitam yang lain,” ujar Mukhaer.

“Malaikat itu menghindari dosa. Dan memang ia ditakdirkan Untuk selalu suci, Sambil Itu, manusia sebagai khalifah, ia harus siap salah dan bertanggung jawab,” kata Mukhaer.