Menilik Urgensi Reformasi Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang BBM, Jangan Lupakan 2 Hal Ini

JAKARTA – Aturan pembatasan Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang BBM (bahan bakar Energi)yang Mutakhir diumumkan Bersama Pembantu Presiden Pembantu Presiden Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan perlu dilihat Bersama perspektif yang lebih luas Sebagai mengukur dampaknya secara menyeluruh Untuk Komunitas. Hal ini menjadi kesimpulan Peristiwa diskusi “Ruang Ditengah” yang dilaksanakan Bersama Think Policy, Ke 9-10 Juli 2024.

Salah satu pembicara yang hadir Di Peristiwa yang bertujuan Membahas potensi dampak pembatasan BBM yakni Mantan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perdagangan Indonesia dan Braintrust Think Policy, Mari Elka Pangestu menyampaikan, bahwa reformasi Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang BBM tidak berdiri sendiri dan harus dipahami Di konteks yang lebih luas.

“Permasalahan ini bukan hanya tentang Kesejaganan dan polusi, tetapi juga ekonomi. Polusi yang menurunkan hasil Kesejaganan Akansegera berdampak Ke produktivitas dan Kemajuan ekonomi. Sebagai Memperoleh Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang yang produktif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, termasuk penargetan yang tepat dan cara penyampaian Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang. Perlu dicermati siapa yang harus dikompensasi dan bagaimana Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang disampaikan perlu dibahas secara mendalam, termasuk timeline Di zero subsidy yang harus dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin menyampaikan latar Dibelakang Ke balik Ide Aturan pembatasan BBM Di kata sambutannya

“Filosofi Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang seharusnya menambah daya beli Untuk yang rentan, Tetapi ada pola Ke mana Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang lebih besar dinikmati Bersama mereka yang Memperoleh daya ekonomi tinggi. Salah satunya adalah Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang BBM Ke mana Pemakai kendaraan roda empat menikmati jauh lebih besar daripada Pemakai roda dua per kendaraan,” ungkap Rachmat Kaimuddin.

“Kita harus melihat bagaimana Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang BBM bisa direformasi tanpa mengganggu ekonomi dan daya beli Komunitas. Caranya adalah Bersama realokasi Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang BBM yang lebih tepat sasaran dan lebih adil. Jika dilakukan, dapat terbuka ruang fiskal yang dapat dialokasikan Sebagai memperbaiki Mutu udara, Merangsang transportasi umum, dan kepentingan umum lainnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah dan harus kita kerjakan Bersama bijak tapi juga segera,” bebernya.

Sorotan utama Di diskusi ini mencakup