Soal Pembatasan BBM Dukungan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Sebut Luhut Cuma Omong Kosong

JAKARTA – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Mulyanto meragukan pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut Pemerintah Akansegera melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Dia tidak yakin Bersama kebenaran pernyataan tersebut. Sebab, Sebelumnya Itu Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi Akansegera dijalankan Ke tahun 2025, sebagaimana tercantum Di dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Aturan Fiskal tahun 2025.

Mulyanto menganggap ucapan Luhut sekedar pemanasan Permasalahan, omong kosong dan tidak serius. Ia pun meminta agar Luhut jangan asal bicara Aturan yang bukan wewenangnya. Sebab Akansegera membingungkan Kelompok yang Lagi Melakukanupaya bangkit Di keadaan yang sulit ini.

“Wacana ini kan sudah lama berkembang, Sebab diketahui terjadi ketidaktepatsasaran yang memicu ketidakadilan Di distribusi BBM bersubsidi, Ke mana orang kaya atau Kendaraan Pribadi mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi,” ungkap Mulyanto Di keterangan tertulis, Ke Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Padahal, lanjut Mulyanto, BBM bersubsidi ini kan ditujukan Untuk Kelompok miskin dan rentan. Nyatanya Pemerintah Membahas sikap pembiaran.

“Sambil Itu Pertamina proaktif Bersama Inisiatif MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi Ke lapangan. Padahal ini kan Aksi Massa korporasi yang tidak ada dasar hukumnya,” lanjutnya.

Mulyanto menyoroti ketidaktepatan sasaran Di pendistribusian BBM bersubsidi yang masih terjadi, Ke mana kendaraan tambang, industri dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM ini, ternyata Ke lapangan diketahui masih menggunakan BBM ini.

“Bersama Sebab Itu Pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini Bersama merevisi Perpres Yang Terkait Bersama agar Lebih berkeadilan,” tutup Mulyanto.