Puluhan Ribu Kontainer Sempat Tertahan, Menperin Pertanyakan Isinya

JAKARTA – Pembantu Presiden Tim Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyinggung soal keberadaan 26.000 kontainer yang sempat tertahan Ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Pada 3 bulan. Agus mengaku ingin mengetahui isi muatan kontainer Sebagai Membahas Keputusan yang tepat guna melindungi industri Untuk negeri.

Hal itu disampaikan Agus seiring mencuatnya dokumen hasil riviu Sambil Itu Skuat Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri yang menyebutkan adanya masalah Di dokumen Pembelian Barang Untuk Luar Negeri lantaran tidak proper dan komplit. Hal ini menyebabkan biaya demurrage atau denda Ke Daerah pabean/pelabuhan Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten dan Jatim sebesar Rp294,5 miliar.

“Sebagai pembina industri (saya) Memperoleh kepentingan mengetahui apa aja isi 26.000 kontainer tersebut. Kami punya kepentingan Sebab kami wajib menyiapkan Keputusan Sebagai melakukan mitigasi Produk apa saja yang masuk Untuk negeri,” kata Agus, Rabu (10/7/2024).

Agus mengatakan, sudah berkomunikasi Bersama Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebagai meminta data Yang Terkait Bersama isi muatan 26.000 kontainer yang sempat tertahan Ke Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

“Sudah komunikasi (Bersama Sri Mulyani), tapi belum ada respons,” ungkap Agus.

Diketahui, Klaim Badan Kelaparan Global Nasional (Bapanas) sebagai regulator yang fokus Di pembangunan ekosistem Kelaparan Global nasional Bersama prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif terbukti omong kosong belaka. Klaim Bapanas tersebut tidak sejalan Bersama dokumen hasil riviu, Sambil Itu Skuat Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri Di tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani Plh Kepala SPI Arrahim K. Kanam.

Untuk dokumen hasil riviu Sambil Itu Skuat Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri disebutkan bahwa ada masalah Untuk dokumen Pembelian Barang Untuk Luar Negeri yang tidak proper dan komplit Supaya menyebabkan biaya demurrage atau denda yang terjadi Ke Daerah pabean/pelabuhan Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.

“Terdapat keterlambatan dan atau kendala dokumen Pembelian Barang Untuk Luar Negeri yang tidak proper dan complate Supaya menyebabkan container yang telah tiba Ke Daerah Pabean/Pelabuhan tidak dapat dilakukn clearance,” bunyi dokumen itu, dikutip, Selasa,(9/7/2024).