RPP Kesejaganan Berpotensi Untuk Mematikan Ekosistem Pertembakauan

JAKARTA – RPP Kesejaganan dikabarkan Berencana segera disahkan Untuk waktu Didekat. Direktur Perhimpunan Pembaruan Pesantren dan Kelompok (P3M), KH Sarmidi Husna beranggapan sepanjang pembahasan RPP pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesejaganan pasal Pengamanan Zat Adiktif tidak melibatkan partisipasi publik secara luas dan berimbang.

“P3M meminta agar dikeluarkan pasal-pasal Yang Berhubungan Bersama Pengamanan Zat Adiktif Untuk draft RPP Kesejaganan yang ada, Lantaran selain bertentangan Bersama Undang-Undang Kesejaganan, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Undang-Undang Perkebunan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, juga Berpotensi Untuk mematikan kelangsungan ekosistem dan tata niaga pertembakauan,” kata KH Sarmidi Husna, dihubungi, Rabu (10/7/2024).

Dia berpendapat, pasal-pasal Yang Berhubungan Bersama produk industri hasil tembakau seharusnya diatur Untuk pengaturan tersendiri sebagaimana mandat Undang-Undang Kesejaganan. P3M mendesak kepada pemerintah Untuk dipisahkan Untuk pembahasan RPP Kesejaganan Bersama pertimbangan mempunyai ekosistem yang berbeda signifikan Bersama sektor Kesejaganan.

Undang-Undang Kesejaganan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang 17/2023 memandatkan, Syarat pengaturan pengamanan zat adiktif, berupa produk tembakau, diatur Lewat Peraturan Pemerintah. Begitu pula Di Ayat (2), Syarat Lebih Jelas rokok elektronik diatur Lewat Peraturan Pemerintah.

“Kata ‘diatur Bersama’ Peraturan Pemerintah Di Pasal 152, sangat tegas amanatnya, Agar seyogyanya, rokok konvensional diatur tersendiri, rokok elektronik diatur tersendiri. Keduanya, juga sebaiknya terpisah Untuk RPP yang Memperoleh ekosistem berbeda,” terangnya.

Ia juga mengingatkan perumusan RPP Kesejaganan produk Tembakau harus mengacu Di prinsip-prinsip pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan Untuk hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau Kesejaganan, keserasian, dan keselarasan, sebagaimana amanat Untuk pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“P3M mendesak pemerintah bersama multi-stakeholder Untuk merumuskan pasal-pasal alternatif Yang Berhubungan Bersama RPP yang non-diskriminatif, lebih berkeadilan dan berkedaulatan,” ujarnya.

Sarmidi mengingatkan, RPP tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesejaganan 2023 Yang Berhubungan Bersama Pengaman Zat Adiktif merupakan Aturan pemerintah yang harus mengacu Di prinsip atau kaidah kemaslahatan umat Di Umumnya, yaitu tasharruful imam ‘ala al-ra‘iyyah manuthun bil mashlahah. “Aturan Bangsa atau pemerintah harus mengacu Di kemaslahatan,” tegasnya.

Sepanjang pembahasan RPP Kesejaganan, Kementerian Kesejaganan (Kemenkes) disinyalir menutup komunikasi Bersama multi-stakeholders ekosistem pertembakauan. Demikian halnya Bersama P3M yang Memberi masukan Tetapi nampaknya tidak diakomodir Dari Kemenkes.

“Kami menduga Mungkin Saja ada tekanan Internasional yang membuat pemerintah terutama Kemenkes tidak melibatkan ekosistem pertembakauan,” ujarnya.