Waka Lembaga Tertinggi Negara Sebut Pembentukan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Yang Berhubungan Bersama Haji Sangat Politis

MAKKAH – Wakil Ketua (Waka) Majelis Permusyawaratan Rakyat (Lembaga Tertinggi Negara) RI Yandri Susanto tidak sepakat Bersama pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Untuk Menilai pelaksanaan ibadah haji 2024 berdasarkan temuan masalah Bersama Timwas Haji Dewan Perwakilan Rakyat. Dia menilai, Permasalahan pansus tersebut sangat politis, Lantaran Bersama sisi waktu juga tidak memungkinkan.

“Saya kira kalau Pansus, itu Bersama sisi waktu udah enggak Mungkin Saja. Kalau Untuk Bersama sekarang ya, Lantaran sebentar lagi Akansegera reses. Karena Itu itu sangat politis,” ujar Yandri Pada diwawancara Hingga Kantor Daker Makkah, Rabu (19/6/2024).

Mantan Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Akansegera berlangsung hingga 17 Agustus 2024 mendatang. Hingga Di Itu, masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat sekarang juga Akansegera segera habis.

“Sesudah 17 Agustus biasanya minggu pertama itu nyusun jadwal, minggu kedua Mutakhir Pertemuan, berarti masuk September. September Mutakhir mau sidang, dan 1 Oktober berhenti Dewan Perwakilan Rakyat sekarang,” ucap politikus PAN ini.

Lantaran itu menurut dia, Permasalahan Pansus yang diembuskan Mutakhir-Mutakhir ini cenderung politis. Justru, ia menilai yang menggaungkan Permasalahan Pansus ini tidak mengerti tentang masalah perhajian.

“Karena Itu menurut saya Permasalahan Pansus itu sangat politis dan Mungkin Saja juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya Hingga ekosistem haji. Karena Itu perlu banyak mendalami apa yang terjadi haji, Mutakhir ngomong,” kata Yandri.

“(Mereka) terlalu cari-cari masalah dan tadi sangat politis. Makanya saya yang pertama menyampaikan saya tidak setuju Bersama Pansus,” ucap dia.

Menurut Yandri, evaluasi Untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar Bersama Kementerian Agama cukup dibahas Hingga Pertemuan Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji Hingga Dewan Perwakilan Rakyat.

“Cukup Lewat Raker, Panja atau FGD. Lantaran Sesudah ini Menag dan Komisi VIII juga harus menyiapkan haji tahun Didepan,” kata Yandri.