Syarat Usia Kepala Area Diubah MA, Dua Mahasiswa Gugat Undang-Undang Pemilihan Umum Lokal Hingga MK

JAKARTA – Dua mahasiswa yakni A Fahrur Rozi Untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Anthony Lee Untuk Podomoro University menggugat Undang-Undang Pemilihan Umum Lokal Hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk petitumnya, kedua mahasiswa ini ingin MK memutuskan bahwa syarat usia pasangan Kandidat yang bertarung Untuk Pemilihan Umum Lokal dihitung Sebelum penetapan pasangan Kandidat.

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang ini diajukan dua mahasiswa tersebut Di Selasa, 11 Juni 2024.

Berikut Dalil-Dalil Pokok Permohonan:
1. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sejatinya mengatur tentang hak Sebagai memperoleh kesempatan Sebagai mencalonkan diri atau dicalonkan (Right To Be Candidate) Untuk kontestasi pemilihan kepala Area. Untuk Kontek Sini, pemohon ingin Memberi penegasan khusus Pada frasa “mencalonkan diri dan dicalonkan” yang Memperoleh arti suatu proses Sebagai menjadi Kandidat atau ditetapkan sebagai Kandidat sebagai Kandidat kepala Area.
2. Bahwa Lalu Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang beberapa prasyarat Sebagai ditetapkan baik sebagai Kandidat Gubernur dan Kandidat Wakil Gubernur, Kandidat Bupati dan Kandidat Wakil Bupati, serta Kandidat Walikota dan Kandidat Wakil Walikota, yang Di antaranya tercantum Di Dibagian huruf e, yaitu: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun Sebagai Kandidat Gubernur dan Kandidat Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) Sebagai Kandidat Bupati dan Kandidat Wakil Bupati, serta Kandidat Walikota dan Kandidat Wakil Walikota;
3. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut berada Untuk satu tarikan napas Supaya Di karenanya menjadi sangatlah jelas dan terang benderang bahwa Syarat “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Di setiap warga Negeri Sebagai ditetapkan sebagai Kandidat Gubernur dan Kandidat Wakil Gubernur. Begitu pula Syarat “berusia paling rendah 25 (Dua puluh lima) tahun.” harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Di setiap warga Negeri Sebagai ditetapkan sebagai Kandidat Bupati dan Kandidat Wakil Bupati, serta Kandidat Walikota dan Kandidat Wakil Walikota.
4. Bahwa Maka Itu, sudah benar dan tepat jika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Penyelenggara Pemilihan Umum RI) menerjemahkan persyaratan usia minimal sebagaimana diatur Untuk Pasal 7 ayat (2) huruf e UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 Di atas Hingga Untuk Syarat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, yang berbunyi: (4) Warga Negeri Indonesia dapat menjadi Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Di memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negeri Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun Sebagai Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun Sebagai Kandidat Bupati dan Wakil Bupati atau Kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung Sebelum penetapan Pasangan Kandidat.

Mereka juga menyinggung Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang mengubah batas usia pasangan Kandidat Di penetapan Kandidat menjadi Sebelum pelantikan pasangan Kandidat terpilih.

Diketahui,Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 Mengungkapkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan Di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh)
tahun Sebagai Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun Sebagai Kandidat Bupati dan Wakil Bupati atau Kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung Sebelum pelantikan pasangan Kandidat terpilih.”

Menurut Pemohon, adanya Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 tersebut telah melahirkan 2 (dua) tafsir yang berbeda Pada Syarat Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu;
1. Tafsir yang memberlakukan syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun Sebagai Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun Sebagai Kandidat Bupati dan Wakil Bupati atau Kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung Sebelum Sebelum penetapan Pasangan Kandidat.
2. Tafsir yang memberlakukan syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun Sebagai Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun Sebagai Kandidat Bupati dan Wakil Bupati atau Kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung Sebelum pelantikan pasangan Kandidat terpilih.

Untuk Petitumnya, kedua mahasiswa ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini Sebagai berkenan memutuskan:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Sebagai seluruhnya;
2. Mengungkapkan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang bertentangan Di UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun Sebagai Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun Sebagai Kandidat Bupati dan Wakil Bupati atau Kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung Sebelum penetapan Pasangan Kandidat”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini Untuk Berita Negeri Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

“Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” demikian dikutip Untuk laman MKRI, Rabu (19/6/2024).