Utang Pemerintah Indonesia Tembus Rp8.353 Triliun hingga Mei 2024

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun. Angka ini naik Rp14,59 triliun dibandingkan April 2024 yang tercatat Rp8.338,43 triliun.

Begitupula jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, naik Rp565 triliun Bersama posisi Rp7.787,51 triliun.

Kendati demikian, Pejabat Tingginegara Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengklaim, rasio utang per akhir Mei 2024 yang mencapai 38,71 persen Di PDB itu tetap konsisten terjaga Ke bawah batas aman 60% PDB sesuai Perundang-Undangan Nomor 17/2003 tentang Keuangan Bangsa.

“Dan terus Menunjukkan Gaya penurunan Bersama angka rasio utang Di PDB 2021 yang tercatat 40,74 persen, 2022 Ke 39,70 persen dan 2023 Ke 39,21 persen, serta lebih baik Bersama yang telah ditetapkan Lewat Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 Ke kisaran 40 persen,” jelasnya Untuk Literatur APBN KiTA.

Adapun mayoritas utang pemerintah berasal Bersama Untuk negeri Bersama proporsi 71,12%. Menurut Menkeu, hal ini selaras Bersama Aturan umum pembiayaan utang Untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan Untuk negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagau pelengkap.

Sesudah Itu berdasarkan instrumennya, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN (Surat Berharga Bangsa) yang mencapai 87,96%. Pasar SBN yang efisien Berencana Meningkatkan daya Konsisten sistem keuangan Indonesia Di guncangan ekonomi dan pasar keuangan.

Menkeu menuturkan, Bersama Kegiatan pembiayaan utang Lewat penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung Pembaruan dan pendalaman pasar keuangan domestik. SBN turut menyediakan referensi Untuk menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan Dari para pelaku pasar Untuk
mengelola risiko suku bunga.

Lanjutnya, guna Meningkatkan efisiensi pengelolaan utang Untuk jangka panjang, pemerintah terus Berusaha mewujudkan pasar SBN domestik yang Untuk, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah Lewat Pembaruan berbagai instrumen SBN, termasuk pula Pembaruan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan Tujuan Pembangunan Ramah Lingkungan (SDG Bond dan Blue Bond).

Peranan transformasi digital Untuk proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung Bersama sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang Lewat SBN menjadi Lebihterus efektif dan efisien, serta kredibel.

Terakhir, Menkeu menekankan bahwa pengelolaan portofolio utang berperan besar Untuk menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. “Maka Itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur Bersama menjaga risiko suku bunga, Nilai Mata Uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal,” tutup Menkeu.