Utang Jatuh Tempo Indonesia Rp800 Triliun Di 2025, Begini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI Lembaga Legis Latif Bersama Fraksi PDI Perjuangan Dolfie OFP masih meminta kejelasan Bersama Pembantu Kepala Negara Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati Yang Berhubungan Bersama besarnya pembayaran utang jatuh tempo Indonesia yang mencapai Rp800 triliun Di 2025.

Adapun menurut Sri Mulyani, utang jatuh tempo yang besar Di 2025-2027 tidak Bersama Sebab Itu masalah Di persepsi APBN (Biaya Pendapatan Belanja Negeri) dan ekonomi serta politik Indonesia tetap sama.

“Tadi mendengar penjelasan bu Pembantu Kepala Negara ada profil jatuh tempo, kalau kita hitung jatuh tempo 2025 itu Rp800 triliun, 2026 – Rp800 triliun, 2027 – Rp802 triliun, 2028 Rp228,719 triliun, 2029 Rp662 triliun, Bersama Sebab Itu kalau dihitung 5 tahun kedepan itu yang jatuh tempo itu Rp3.783 triliun,” ungkap Dolfie Di Pertemuan Kerja Komisi XI Lembaga Legis Latif Bersama pemerintah, Kamis (6/6/2024).

Sri Mulyani menuturkan jika surat utang RI tidak jatuh tempo, maka surat utang yang dipegang tersebut Berencana revolving. Tetapi, jika Situasi stabilitas ini terganggu, pemegang surat utang RI bisa melepasnya dan kabur Bersama RI.

“Supaya jatuh tempo yang terlihat Di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah Di persepsi Pada APBN, Aturan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu mengingatkan, bahwa tingginya pembayaran jatuh tempo utang disebabkan Bersama Penyebara Nmassal COVID-19. Pada itu Indonesia membutuhkan hampir Rp1.000 triliun tambahan belanja, Pada penerimaan Negeri turun 19% Lantaran Karya ekonomi berhenti.

“Bersama Sebab Itu kalau tahun 2020, maksimal jatuh tempo Bersama Penyebara Nmassal kita itu semuanya Di 7 tahun dan sekarang konsentrasi Di 3 tahun terakhir 2025, 2026 dan 2027, sebagian Di 2028 tahun. Nah inilah yang Lalu menimbulkan persepsi, kok banyak sekali utang numpuk,” jelasnya.

Menkeu juga menegaskan, hal ini Lantaran biaya Penyebara Nmassal dan ini merupakan Pada Bersama skema burden sharing. “Itu biaya Penyebara Nmassal berdasarkan agreement Di kita dan Lembagakeuanganpusat Untuk lakukan burden sharing agar neraca Lembagakeuanganpusat baik, fiskalnya tetap kredibel, politik juga acceptable, kita sepakati instrumen itu,” tegasnya.