Tolak Pembahasan RUU POM, Menkes Kena Semprot Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

JAKARTA – Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kesejajaran (Menkes) Budi Gunadi Sadikin Mengungkapkan bahwa substansi materi Yang Terkait Bersama Rancangan Undang-Undang Pengawasan Perawatan dan Makanan (RUU POM) secara keseluruhan telah diatur secara komprehensif Untuk regulasi lain. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang (Aturantertulis) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesejajaran, Aturantertulis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang disusun Bersama metode Omnibus, dan peraturan pelaksanaannya.

“Agar pemerintah merasa tidak perlu diatur secara tersendiri,” ungkap Menkes Untuk Diskusi Kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (2/7/2024).

Sebelumnya, telah terkumpul Daftar Inventaris Masalah (DIM) Yang Terkait Bersama RUU POM sebanyak 793 DIM. Di kesempatan itu, Menkes merinci sangat detail Yang Terkait Bersama substansi yang dimaksudnya.

Pernyataannya itu pun secara tidak langsung menjadi alasan pihaknya melakukan penolakan pembahasan Yang Terkait Bersama RUU POM. Menkes memulai Bersama Nilai bahwa Untuk Aturantertulis Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesejajaran telah diatur substansi mengenai sediaan Pharma, alat Kesejajaran, perbekalan Kesejajaran yang memuat Syarat mengenai penggolongan Perawatan dan Perawatan bahan alam, standar, persyaratan, pembuatan, produksi, dan peredaran.

Demikian juga berkaitan Bersama substansi atau materi pengawasan Perawatan dan Makanan, kata Menkes, itu telah menjadi Dibagian yang diatur Untuk Aturantertulis Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesejajaran, khususnya Untuk bab yang mengatur mengenai upaya Kesejajaran, perbekalan Kesejajaran, dan ketahanan kefarmasian, serta alat Kesejajaran.

Untuk Aturantertulis Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan juga telah diatur Syarat mengenai Ketahanan Pangan olahan yang menjadi salah satu subjek Untuk pengaturan RUU POM, Di lain mengenai penggolongan Ketahanan Pangan olahan, informasi produk, peredaran Ketahanan Pangan olahan, serta Studi dan Pembuatan Ketahanan Pangan olahan.

“Berkenaan Bersama substansi perizinan usaha yang dimuat Untuk RUU POM, itu telah diatur juga Untuk Aturantertulis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang disusun Bersama metode Omnibus secara komprehensif termasuk perizinan sektor Perawatan dan Makanan, serta Syarat mengenai pengawasan dan Hukuman Politik,” papar Menkes.

Di Di Itu, berkaitan Bersama tanggung jawab dan tanggung gugat pelaku usaha Yang Terkait Bersama kegiatan usaha Perawatan dan Makanan, juga telah diatur Untuk Aturantertulis Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan kelembagaan, Badan Pengawas Perawatan dan Makanan Di ini sebagai pengejawantahan Untuk hak prerogatif Kepala Negara Untuk menjalankan pemerintahan telah dibentuk BPOM sebagai lembaga pemerintah non-kementerian Lewat peraturan Kepala Negara Nomor 80 Tahun 2017 yang dilengkapi Bersama desain organisasi Bagi penguatan dan akselerasi pengawasan Perawatan dan Makanan secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Menkes, maka keberadaan BPOM Berencana mampu Merangsang penguatan dan akselerasi pengawasan Perawatan dan Makanan secara optimal dan paripurna, serta menjadi bukti bahwa pemerintah sangat concern Bagi Menyediakan perlindungan Bagi Komunitas Di Mutu, mutu, dan keterjangkauan Perawatan dan Makanan.

Di Di Itu, bidang tugas pengawasan Perawatan dan Makanan yang bersifat lintas sektor, yang membutuhkan adanya kolaborasi dan sinergi juga telah diterbitkan instruksi Kepala Negara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Perawatan dan Makanan.